Turun Menjadi 20,6 Persen, Bupati Anne Ratna Klaim Penanganan Kasus Stunting di Purwakarta Berjalan Mulus

PURWAKARTA - Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengklaim upaya penanganan kasus stunting di daerah itu cukup berjalan mulus ditandai dengan penurunan kasus.

Sesuai dengan Survey Status Gizi Indonesia tahun 2021, prevalensi stunting di Purwakarta telah menunjukkan penurunan signifikan, dari 23,42 persen tahun 2019 menjadi 20,6 persen pada tahun 2021.

Prevalensi stunting berdasarkan hasil Bulan Penimbangan Balita tahun 2021 mencapai 5,8 persen dan menurun pada tahun 2022 sebesar tiga persen.

"Upaya-upaya penurunan stunting di Purwakarta selama ini sudah membuahkan hasil yang sangat optimal," katanya di Purwakarta, Antara, Rabu, 14 Desember.

"Sampai saat ini stunting masih menjadi prioritas permasalahan yang perlu ditangani di mana pemerintah menargetkan prevalensi penurunan stunting sebesar 14 persen di tahun 2024," katanya lagi. 

Namun, dia mengakui bahwa hingga saat ini penurunan angka stunting masih menjadi permasalahan yang memerlukan peran serta berbagai komponen masyarakat.

Pemkab Purwakarta melalui dinas terkait terus melakukan pemetaan sasaran dan intervensi yang terfokus secara spesifik untuk menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang terjadi, berkaitan dengan upaya penurunan angka stunting.

Ia menyampaikan stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan.

Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang.

Menurut dia, penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak panjang yang merugikan, seperti terhambat tumbuh kembang anak.

Karena itu, penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung.

Selain itu, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor dan diperlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari tingkat kabupaten sampai ke desa.