Heru Budi Aktifkan Lagi Deputi Gubernur, PDIP Sebut Lebih Baik dari TGUPP
JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai kebijakan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengisi kembali posisi Deputi Gubernur lebih baik ketimbang merekrut anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI. Deputi Gubernur adalah pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Deputi diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
"Deputi Gubernur lebih baik daripada melantik TGUPP. Ini (Deputi) kan organisasi formal dalam rangka melakukan percepatan pembangunan Jakarta, pembagian tugas-tugas kegubernuran supaya terbagi habis," kata Gembong saat dihubungi, Minggu 4 Desember.
Jakarta memiliki empat posisi Deputi Gubernur. Dalam beberapa tahun terakhir, saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI, jabatan Deputi Gubernur kosong karena sejumlah pejabatnya pensiun atau pindah ke instansi lain.
Kini, Heru Budi menggeser posisi Marullah Matali dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI menjadi Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI.
Karena itu, Gembong juga mendorong agar Heru mengisi jabatan tiga deputi lainnya. Mengingat, Heru tidak memiliki Wakil Gubernur untuk membantu pekerjaannya memimpin Jakarta dan Heru juga masih mengemban jabatan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).
"Logikanya, rumahnya sudah ada, ya memang perlu ada penghuninya supaya bisa membantu gubernur dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sementara, Pj kan juga punya tugas di luar sebagai Kepala Sekretariat Presiden," ujar Gembong.
"Untuk menopang itu, saya kira perlu juga deputi diisi secara lengkap. Bukan hanya satu," lanjutnya.
Baca juga:
- Heru Budi Hidupkan Lagi Deputi Gubernur DKI, PKS: Selama Ini Memang Jabatan Parkir Saja
- PKS Nilai Ada Unsur Politis Pj Gubernur Heru Geser Jabatan Marullah dari Sekda DKI Jadi Deputi
- Soal Heru Budi Geser Posisi Marullah dari Sekda ke Deputi, Kemendagri: Pj Gubernur Boleh Lakukan Mutasi ASN Asal Ada Izin
- Marullah Ditunjuk Jadi Deputi Gubernur agar Pemerintah Daerah DKI Lebih Lincah, Ini Peran Barunya
Heru Budi sebelumnya buka suara soal penggeseran jabatan Marullah dari Sekda DKI menjadi Deputi Gubernur. Dia menyebut, langkah ini agar pemerintah daerah DKI Jakarta, termasuk dirinya sebagai Pj Gubernur, menjadi lebih lincah.
"Pak Marullah itu bisa membantu saya lebih luas lagi dan lebih lincah," kata Heru ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Desember.
Heru membeberkan peran Marullah sebagai Deputi Gubernur. Dia menyebut, peran Marullah akan akan lebih luas dan menyangkut kegiatan eksternal.
Selama ini, sebagai Sekda, Marullah lebih fokus untuk menyelesaikan tugas internal, yakni pembinaan ASN DKI Jakarta.
"Tentunya tugas-tugas nanti dari kami lebih banyak lagi, bisa komunikasi kepada pemerintah pusat dan bisa mewakili saya dalam tugas-tugas di luar, kan banyak terkait dengan lembaga-lembaga lainnya yang selama ini saya waktunya tidak cukup," ujar Heru.
Sementara ini, Heru melantik Uus Kuswanto menjadi Penjabat Sekretaris Daerah DKI. Rencananya, pengangkatan Sekda DKI definitif diperkirakan bisa terpilih pada akhir Desember 2022 atau awal Januari 2023.
"Pelantikan sekda yang definitif, kalau saya tanya dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) itu mungkin 1,5 bulan-lah dari mulai sekarang, Desember akhir atau Januari (2023)," imbuh Heru.
Dengan dilantiknya Marullah itu, baru ada satu dari empat deputi gubernur DKI yang terisi. Selain jabatan yang diemban Marullah, masih ada tiga posisi deputi lainnya, yakni Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman; serta Deputi Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi.