Hampir Semua Anggota DPRD DKI WO saat Paripurna, PSI: Kami Dimusuhi
JAKARTA - Ketua DPP PSI, Tsamara Amany merasa anggota fraksinya di DPRD DKI dimusuhi oleh fraksi lain. Hal ini terkait dengan sikap semua fraksi yang walk out (keluar) saat perwakilan PSI membacakan pandangan umum di rapat paripurna kemarin.
Dalih Tsamara, dimusuhi oleh hampir semua anggota fraksi di parlemen Kebon Sirih merupakan risiko PSI dalam menjaga transparansi anggaran daerah.
"Risiko yang harus kami terima ketika berani menggagalkan rencana naik gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI sebesar Rp700 juta per bulan. Dimusuhi karena menjaga uang rakyat adalah sebuah kehormatan," kata Tsamara dalam akun Twitter @TsamaraDKI, Selasa, 15 Desember.
Sentimen negatif DPRD DKI kepada PSI tak cuma soal polemik kenaikan tunjangan dalam rencana kerja tahunan (RKT) DPRD tahun anggaran 2021. PSI juga pernah disentil anggota DPRD lainnya saat membongkar anggaran janggal pada rancangan APBD DKI 2020 lalu, seperti anggaran lem aibon.
Saat itu, PSI tidak memaparkan temuan kejanggalan anggaran lem aibon secara resmi dalam rapat pembahasan antara DPRD dan Pemprov DKI, melainkan lewat media.
Sehingga, PSI sempat disidang dalam Badan Kehormatan DPRD karena dianggap tak menempatkan posisinya sebagai anggota legislatif.
Baca juga:
Yang terbaru, saat penyusunan kenaikan RKT, awalnya berjalan adem tanpa penolakan dari seluruh fraksi. Sampai akhirnya, satu fraksi yakni PSI menyatakan sikap menolak di ujungnya. Namun PSI seperti disampaikan anggota DPRD lain, awalnya setuju.
Selama pembahasan RKT, fraksi PSI di DPRD belum menunjukkan sikap penolakan. Hal ini diklaim karena masih menyampaikan hasil rapat pembahasan kepada DPW dan DPP partai.
Sampai akhirnya, tiba-tiba PSI menyampaikan penolakan kenaikan RKT dalam pemandangan umum fraksi di rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Sikap tersebut menimbulkan setimen negatif anggota DPRD dari fraksi lain. PSI dianggap tidak memiliki konsistensi dalam berpolitik. Buntutnya, semua anggota DPRD yang hadir dalam rapat memutuskan untuk walk out (keluar) dari ruangan karena enggan mendengarkan pandangan umum PSI dalam rapat paripurna pembahasan revisi Perda DKI Nomor 1 Tahun 2014.
Ketika anggota fraksi PSI maju untuk menyampaikan pandangannya, tiba-tiba anggota fraksi Golkar, Jamaluddin melakukan interupsi. Ia meminta agar pimpinan rapat memberikan mandat kepada PSI untuk tidak mengubah sikapnya setelah rapat ini.
Lalu, Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri sebagai pimpinan rapat mengatakan tidak ada mandat khusus kepada PSI soal pandangannya. Kemudian, Jamaluddin menyatakan dirinya walk out dari ruang rapat paripurna sebelum PSI membacakan pandangannya.
"Kalau memang tidak (ada mandat), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya izin keluar," ujar Jamaluddin sebelum keluar dari ruang rapat di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Desember.
Tak lama, semua anggota fraksi selain PSI mengikuti langkah Jamaluddin yang walk out dari ruang rapat paripurna. Sehingga, PSI membacakan pandangannya tanpa didengar oleh fraksi lain kecuali anggota DPRD pimpinan rapat dan pihak Pemprov DKI.
Melanjutkan, giliran anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Jupiter mulai menyatakan pandangan umum fraksinya. Saat itu, para anggota DPRD yang walk out kembali masuk dan menduduki kursi mereka.
Setelah rapat selesai, Anggota Fraksi Golkar DPRD, Jamaluddin menjelaskan alasan dirinya memutuskan untuk walk out dari ruang rapat paripurna. Jamal merasa tidak suka secara pribadi terhadap sikap PSI saat ini.
"Karena sudah tidak konsisten. Saya tidak mau mereka tanpa mandat partainya melakukan sesuatu di sini. Karena, nanti bisa saja yang mereka katakan, diulas oleh partainya dan dimentahkan, dianggap tidak ada," kata Jamaluddin.
Melanjutkan, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik menyebut semua anggota fraksi yang turut walk out tidak direncanakan sebelumnya. "Ya spontan saja, atraksi, semua keluar," ucap Taufik.