Pemerintah Dorong Digitalisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan terus mendorong upaya-upaya digitalisasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Menurut dia, strategi tersebut bukan tanpa hambatan. Presiden mengungkapkan jika masih terdapat sejumlah kesenjangan akses digital sehingga diperlukan tindakan nyata dalam memperkuat fundamental transformasi digital.
“Literasi digital dan inklusi finansial bagi UMKM perlu didorong, mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian,” demikian yang disampaikan Kepala Negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Bangkok, Thailand, dikutip Rabu, 23 November.
Menurut Presiden, ada tiga utama yang memerlukan penanganan, yaitu mengenai sustainability, regional economic integration, dan digitalization and inclusion.
“Indonesia mengajak ekonomi APEC untuk mendorong kesetaraan akses digital melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur digital. Kawasan APEC harus menjadi model dalam mewujudkan kesetaraan akses digital di dunia, tanpa meninggalkan seorang pun (leaving no one behind),” tuturnya.
Presiden menambahkan, penguatan sumber daya manusia di sektor digital perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur maupun teknologi digital. Langkah kolaboratif antar ekonomi APEC perlu diperkuat untuk memenuhi kebutuhan dan adaptasi tenaga kerja guna menghadapi era Industri 4.0.
“Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan, terutama untuk menjangkau kelompok perempuan, remaja, dan kalangan rentan,” tegas dia.
Baca juga:
- Dana Cadangan Bencana Hanya Tersedia Rp10 Triliun dari Kebutuhan Rp20 Triliun per Tahun, Pemerintah Bakal Pakai Pooling Fund di Cianjur?
- Terpangkas Pembayaran Kompensasi ke Pertamina dan PLN Rp163 Triliun, APBN Bakalan Cetak Defisit Pertama Tahun Ini?
- Gandeng KPK, OJK Bakal Berantas Praktik Suap di Industri Jasa Keuangan
Sebagai informasi bahwa Presidensi G20 Indonesia pada 2022 ini juga mendorong dukungan sistem pembayaran untuk menyiapkan perekonomian pasca pandemi yang berbasis digital. Selain itu, Jalur Keuangan telah melakukan pembahasan terkait pengembangan Central Bank Digital Currencies (CBDC) dalam rangka memfasilitasi pembayaran lintas batas sambil menjaga stabilitas moneter internasional dan sistem keuangan.
Dari sisi regional, Presidensi G20 Indonesia mendorong penerapan Regional Payment Connectivity (RPC) di negara ASEAN sebagai inisiatif transformasi digital.
Presidensi G20 Indonesia mendorong pula peningkatan inklusi keuangan bagi kelompok rentan, yang salah satunya melalui kesepakatan Yogyakarta Financial Inclusion Framework untuk memanfaatkan digitalisasi sektor keuangan dalam mendorong produktivitas pada kelompok marginal atau rentan, yang mencakup UMKM, perempuan dan anak muda.