Arcom Surati Twitter untuk Penuhi Semua Kewajiban Hukumnya, Tenggat 24 November

JAKARTA - Regulator Prancis Arcom  menyatakan  pada  Senin, 21 November  bahwa pihaknya telah mengirim surat ke Twitter yang meminta platform media sosial itu  untuk memastikan pada 24 November dapat memenuhi kewajiban hukumnya untuk menjamin informasi yang transparan meskipun ada serangkaian pemutusan hubungan kerja yang drastis.

Arcom, otoritas pengatur untuk komunikasi audiovisual dan digital Prancis, mengatakan bahwa setelah Twitter diambil alih oleh Elon Musk, Twitter telah mengumumkan keputusannya untuk mengurangi tenaga kerjanya secara drastis. Perusahaan media sosial itu  telah memecat setengah dari karyawannya dan mengakhiri kontrak beberapa ribu pekerja kontrak.

"Arcom ingin mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam tentang konsekuensi langsung dari keputusan tersebut pada kemampuan Twitter untuk menjaga lingkungan yang aman bagi penggunanya," kata Presiden Arcom, Roch-Olivier Maistre, dalam sebuah surat kepada Twitter, yang diterbitkan oleh Arcom.

Dilaporkan oleh Reuters, Arcom juga mengatakan bahwa Twitter adalah salah satu platform online yang banyak digunakan di Prancis, yang mengangkat masalah sistemik terkait debat demokrasi dan keamanan publik.

"Dalam hal ini, Twitter secara khusus tunduk pada kewajiban, yang menjadi tanggung jawab Arcom untuk memastikan diterapkan dengan benar," kata regulator itu.

Ia menambahkan bahwa Twitter harus melawan manipulasi informasi dalam kerangka undang-undang 2018 yang mewajibkannya untuk bekerja sama dengan Arcom.

Arcom mengatakan telah meminta Twitter secara tertulis untuk mengonfirmasi bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban hukumnya, khususnya untuk memastikan moderasi yang efektif terhadap konten dan praktik ilegal atau berbahaya sambil menjamin penghormatan terhadap hak pengguna, termasuk kebebasan berekspresi.

Twitter diharapkan sudah merespons paling lambat 24 November.