Singgung Pemerintah Belum Bayar Utang Rp5,2 Triliun ke Bulog, Ketua Komisi IV Anggap Menkeu Sri Mulyani Menggampangkan Persoalan
JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR Sudin menyentil pemerintah terkait utang ke Bulog senilai Rp5,2 triliun yang tak kunjung dibayar. Sudin mempertanyakan mengapa Bulog diberikan tugas menyerap beras dan bersaing dengan pasar, sementara pemerintah masih menunggak utang ke Bulog.
"Pemerintah utang ke Bulog Rp5 triliun lebih sementara Bulog disuruh beli beras pakai uang dari mana? komersial loh. Bulog akan beli beras dengan uang pinjaman yang bunganya komersial, sedangkan pemerintah masih punya tunggakan utang ke Bulog Rp5,2 triliun," tuturnya dalam rapat komisi IV dengan Badan Pangan Nasional, Rabu 16 November.
Lebih lanjut, Sudin pun mengumpamakan dalam pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog hanya dipersenjatai pistol mainan oleh pemerintah saat hendak masuk ke arena perang.
"Jadi Bulog ini disuruh perang dikasih pistol-pistolan, silakan Anda maju ke medan perang. Anda tak punya srategi, Anda tewas ditembak musuh," ucapnya.
Sudin kembali mempertanyakan mengapa pemerintah tak membayar tunggakan ke Bulog. Ia pun menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani menggampangkan persoalan ini.
"Kenapa pemerintah tidak membayar aja utang Bulog itu yang Rp5,2 triliun? Ini nampaknya Menteri Keuangan ini menggampangkan persoalan," tuturnya.
Baca juga:
- Soal Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Nataru, Wamendag Jerry Sambuaga: Semua Aman
- Kemendag Pastikan Ketersediaan dan Harga Bapok di Luar Jawa Aman
- Siapkan Instrumen KPSH, Mendag Zulhas Tugaskan Perum Bulog Isi Pasokan Beras Medium
- Jakarta Bakal Kebanjiran Stok Beras, Kepala Bapanas: Ada Mobilisasi dari Sulawesi Selatan dan NTB
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengataka,n bahwa Kementerian Keuangan siap untuk membayar utang ke Bulog. Hanya saja, kata Arief, masih memerlukan persetujuan dari Kementerian Sosial untuk beberapa kegiatan.
"Untuk utang pemerintah, Kemenkeu siap bayar Bulog. Saya sudah konfirmasi dengan Menkeu (Sri Mulyani) langsung. Hanya perlu persetujuan dari kementerian sosial untuk beberapa kegiatan yang outstanding kemarin," kata Arief.