Beberapa Negara Komitmen Investasi di IKN, Bahlil: APBN Hanya 20 Persen dari Pembangunan yang Rp500 Triliun
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan minimal ada Rp200 triliun investasi yang akan masuk dalam proyek pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) pada tahap pertama.
"Minimal Rp200 triliun itu akan bisa kami wujudkan dalam pembangunan proyek IKN di tahap pertama," katanya dalam konferensi pers realisasi investasi dikutip Antara, Senin 24 Oktober.
Bahlil menjelaskan sudah ada komitmen investasi dari sejumlah negara di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), China, Korea Selatan, dan Taiwan.
"Kami targetkan pada 2023 mereka (UEA) akan masuk di IKN, yang sudah firm itu 20 miliar dolar AS, yang sudah oke. Dan mereka akan masuk IKN dan beberapa investasi di sektor yang lain," katanya.
Sementara itu, Bahlil juga mengatakan sejumlah negara Eropa telah menyampaikan penawaran dan sebagian bahkan telah dibawa kepada Presiden Jokowi.
Baca juga:
- Sri Mulyani Buka Suara soal Depresiasi Rupiah, Seperti Ini Dampaknya ke APBN
- Tiga Tahun Jadi Menteri BUMN, Erick Thohir Akui Banyak Pekerjaan yang Belum Tuntas
- Masih Didominasi Penanaman Modal Asing, Realisasi Investasi pada Triwulan III-2022 Capai Rp307,8 Triliun
- Ubah Formula Perhitungan Harga Jual Eceran BBM, Kementerian ESDM Sisipkan Biaya Tambahan Distribusi Rp90 per Liter
Mantan Ketua Umum HIPMI itu menegaskan ada banyak investor yang ingin masuk dalam proyek pembangunan IKN. Dari total investasi IKN sebesar Rp500 triliun lebih, hanya sekitar 20 persen yang berasal dari APBN dan sisanya adalah dari investasi.
Oleh karena itu, dibutuhkan investasi swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN yang akan selesai bukan hanya dalam hitungan setahun dua tahun.
"Itu kan bukan satu tahun, dua tahun selesai, itu bisa sampai 10 tahun baru bisa selesai. Untuk tahap pertama berdasarkan masterplan, insya Allah akan sesuai dengan schedule (jadwal). Pada 2024 apa yang dicanangkan pemerintah, untuk kita upacara 17 Agustus di IKN, insya Allah akan terwujud," katanya.
Bahlil menambahkan pihaknya tengah membahas rancangan peraturan pemerintah soal kemudahan berusaha di IKN. RPP tersebut ditargetkan rampung pada akhir Oktober ini.
"PP untuk insentif (IKN) di Kementerian Investasi, jadi sekarang lagi dibahas. Harusnya selesai Oktober ini, insya Allah saya akan kejar target itu," katanya.