Satpol PP Payakumbuh Sumbar Giring 2 Pelanggar Perda Hingga Sidang Tipiring
PAYAKUMBUH - Satpol PP Kota Payakumbuh akan memproses dua pelanggar Peraturan Daerah (perda) ke persidangan untuk menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring.
"Masih ada dua pelanggar Perda yang mungkin akan dinaikkan ke persidangan. Beberapa waktu lalu sudah ada seorang penjual miras jenis tuak yang disidangkan dihukum kurungan satu hari," ujar Kepala Satpol PP Kota Payakumbuh, Dony Prayuda, di Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar), dikutip dari Antara, Selasa 11 Oktober.
Ia mengatakan, dua kasus lainnya yang akan dinaikkan ke persidangan karena melanggar Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang pencegahan, penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan maksiat.
"Keduanya ini telah diberi peringatan pertama dan kedua. Ada juga yang telah pernah di-tipiring-kan. kita juga sudah berkoordinasi dengan pengadilan dan kejaksaan," tuturnya.
Ia mengatakan, Satpol PP Kota Payakumbuh secara rutin terus melaksanakan patroli dalam penertiban kafe-kafe yang tidak sesuai dengan izin.
"Beberapa yang kita sasar melewati jam izin. Sesuai dengan izin yang diberikan Pemkot Payakumbuh seluruhnya pukul 12 malam atau pukul 24.00 WIB," tuturnya.
Baca juga:
- Soal Duet Anies-AHY di Pilpres 2024, Demokrat: Masih Menyatukan Chemistry Visi, Energi dan Hati
- Berbeda dengan Tersangka Kasus Tragedi Kanjuruhan Lainnya, Dirut LIB Diperiksa Polri Besok
- Benarkah Gas Air Mata Jadi Pemicu Kematian di Tragedi Kanjuruhan Malang?
- Dinilai Punya Chemistry dengan Golkar, PDIP Cenderung Bakal Gabung ke KIB Hadapi Pilpres 2024
Meski begitu pihaknya masih memberikan tenggat waktu dalam rangka persiapan mereka menutup atau membereskan kafe.
"Memang masih ada beberapa kafe yang nakal yang tidak mengindahkan izin. Ini yang kita berikan surat peringatan tentang jam tayang, apalagi jika ditemukan pendamping perempuan," ujarnya.
Dia berharap dengan telah dihukum-nya satu orang penjual miras dapat memberikan efek jera dan membuat kafe lainnya tidak menjual lagi minuman beralkohol.
"Partisipasi berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menegakkan perda ini mulai dari aparat penegak hukum sampai dengan masyarakat yang harus mengawasi lingkungannya masing-masing," tandasnya.