Tanggapi Isu Dijegal Jelang Capres 2024, Anies: Saya Rasa KPK Profesional
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi isu soal penjegalannya menuju pencalonan presiden karena mendapat pemeriksaan KPK terkait Formula E jelang masa pencalonan presiden tahun 2024.
Menurut Anies, KPK menjalankan tugasnya secara profesional dalam mengusut dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.
"Saya rasa KPK menjalankan tugasnya secara profesional. Ketika sebuah insttitusi menerima laporan, maka institusi harus menindaklanjuti," kata Anies saat ditemui di Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Oktober.
Anies menyamakan penyelidikan kasus Formula E dengan laporan-laporan masalah di Jakarta yang ia terima. Jika mendapat laporan, ia menyebut Pemprov DKI pasti akan menelusuri kebenarannya.
"Kalau benar diteruskan, kalau tidak benar ya sudah selesai. Kita hormati. Saya percaya KPK menjalankan tugasnya dengan profesional," ungkap dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman, menyebut ada upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Benny menilai, upaya itu dilakukan invisible hand.
"Jadi ada invisible power, invisible hand ingin menjegal. Siapa invisible power itu? Ya teman-temanlah itu," kata Benny Harman di sela Rapimnas Demokrat, JCC, Jakarta Pusat, Jumat, 16 September.
Benny menuturkan, invisible hand ini akan menghalangi Anies maju di 2024. Menurutnya, gangguan terhadap Anies bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk lewat kasus hukum.
"Iya (cara menjegal, red) bisa macam-macam kan. Pasti targetnya begitu (agar tidak maju Pilpres 2024), pasti," kata Benny.
Namun, KPK membantahnya. Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan lembaga antirasuah bukan alat untuk menghalangi Anies maju sebagai calon presiden.
"Tidak benar, proses tindak lanjut laporan masyarakat oleh KPK dimulai sejak jauh-jauh hari sebelum hiruk pikuk soal pencapresan," kata Ali kepada wartawan, Jumat, 30 September.
Adapun kabar jegal menjegal ini ramai sejak Anies diperiksa. KPK memastikan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut hanya diperiksa sebagai pihak terkait di proses penyelidikan.
Lagipula, Pemilu 2024 dan kinerja KPK dipastikan tak berkorelasi. Penyebabnya, komisi antirasuah bekerja berdasarkan aturan perundangan dan dasar hukum.
Baca juga:
Ali berharap kabar tentang penjegalan Anies dengan kasus Formula E tak berlanjut. KPK menegaskan tidak sedang berpolitik dalam penanganan kasus.
"Kami berharap para pihak tidak membawa KPK pada opini soal politik praktis yang akan berlangsung di tahun-tahun mendatang tersebut," tegasnya.