Kasus Dugaan Korupsi Pengelolaan Aset PDAM Manado 2006-2021, Kejati Sulut Tahan Eks Pejabat
MANADO - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) menahan mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Manado, HHCR. Dia diduga terlibat kasus dugaan korupsi kerja sama dan pengelolaan aset PDAM Manado dengan PT Air Manado pada 2006 sampai 2021.
"Tim Penyidik Kejati Sulawesi Utara (Sulut) melakukan penahanan terhadap tersangka," kata Kepala Kejati Sulut Eddy Birton SH, MH, di Manado, Kamis 6 Oktober.
Eddy menjelaskan, kronologis perkara berawal pada 22 Oktober 2005, saat HHCR, secara bersama-sama, maupun bertindak sendiri-sendiri melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.
HHCR menandatangani perjanjian kerja sama atau Cooperation Agreement antara Pemkot Manado atau PDAM Kota Manado dengan Indo Water BV Drenthe Belanda (NV WMD), untuk pengelolaan air bersih di Kota Manado.
Kerja sama itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga seluruh aset-aset milik PDAM Kota Manado yang dibiayai oleh APBD, APBN, hibah pemerintah pusat dan World Bank beralih ke pihak swasta dalam hal ini PT. Air Manado.
Baca juga:
- Kejagung Tak Akan Istimewakan Bharada E Meski Berstatus Justice Collaborator
- Konsisten Usung Airlangga, Golkar Sebut Dukungan Akbar Tandjung ke Anies Hanya Ucapan Selamat
- Penyebab Polisi Lontarkan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan Harus Jadi Fokus Utama
- Belum Ada Kandidat, KIB Disarankan Usung Capres 2024 dari Hasil Konvensi
Akibat kasus dugaan korupsi yang dilakukan HHCR, kerugian negara ditaksir mencapai € 936.000,00 dan Rp55.964.456.755,
Perbuatan tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU No . 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan oleh UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
"Tersangka HHCR ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: PRINT- 1053 /P.1/Fd.1/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022 selama 20 hari terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022," tandasnya.