Satu Upaya Lagi dari Spotify Bikin Platformnya Bebas Konten Berbahaya

JAKARTA - Spotify semakin memperketat platformnya dengan mengakuisisi Kinzen, sebuah perusahaan yang telah membantunya mengidentifikasi konten berbahaya.

Akuisisi ini merupakan bagian dari usaha Spotify untuk menangani konten berbahaya pada layanannya, setelah perusahaan mengalami serangan balasan awal tahun ini karena podcast The Joe Rogan Experience.

Di mana podcaster itu diklaim menyebarkan informasi yang salah terkait COVID-19 pada salah satu podcast-nya. Sementara Kinzen, sudah bekerja sama dengan Spotify sejak 2020.

Awalnya perusahaan yang berbasis di Dublin itu berfokus pada integritas konten terkait pemilu di seluruh dunia. Sejak itu, Kinzen mendapat izin untuk mengidentifikasi konten yang mencakup penargetan informasi yang salah, disinformasi, dan ujaran kebencian.

“Kinzen menawarkan kombinasi alat dan keahlian untuk membantu kami lebih memahami konten di platform kami dan tren penyalahgunaan yang muncul,” kata kepala kepercayaan dan keamanan Spotify, Sarah Hoyle dalam keterangannya.

Menurut layanan streaming itu, memoderasi podcast dan audio lainnya lebih baik menggunakan kombinasi pembelajaran mesin dan keahlian manusia, yang terakhir mencakup analisis dari akademisi dan jurnalis lokal.

Nantinya, Kinzen juga akan memberikan peringatan dini tentang masalah, membantu Spotify lebih efektif memoderasi konten dalam lebih banyak bahasa.

Spotify mengatakan, Kinzen akan sangat berharga karena mampu menganalisis konten dalam ratusan bahasa dan dialek, dan akan membantu perusahaan mendeteksi ancaman yang muncul di seluruh pasar.

Melansir TechCrunch, Kamis, 6 Oktober, dukungan lintas platform ini sangat penting, mengingat ekspansi Spotify ke podcast video dan keinginan untuk melayani pengiklan yang tidak ingin merek mereka diposisikan di sebelah konten berbahaya.

Sebelumnya, awal tahun ini, Spotify mengatakan akan lebih transparan dalam menentukan konten yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

Berbarengan dengan itu, perusahaan menerbitkan aturan untuk pertama kalinya pada Januari. Sementara pada Juni, ia membentuk Dewan Penasihat Keamanan untuk memberikan masukan tentang konten berbahaya.