Kementerian Dalam Negeri Rusia Buka Pusat Perekrutan Tentara untuk Orang Asing, Dapat Hak untuk Jadi Warga Negara
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri Rusia membuka outlet rekrutmen untuk orang asing yang ingin bertugas di tentara Rusia di bawah kontrak, kata layanan pers Kementerian Dalam Negeri.
Dikatakan layanan pers, gerai tersebut dibuka di kantor teritorial Kementerian Dalam Negeri, serta divisi layanan paspor dan visa regional.
"Untuk kenyamanan warga negara asing yang ingin mendaftar di Angkatan Bersenjata Rusia, outlet khusus untuk menerima aplikasi dari warga negara asing untuk dinas militer kontrak telah dibuka di kantor teritorial Kementerian Dalam Negeri, serta cabang regional dari perusahaan negara federal untuk Layanan Paspor dan Visa," jelas layanan pers, melansir Reuters 4 Oktober.
Kementerian Dalam Negeri mengingatkan, hak untuk memperoleh kewarganegaraan Rusia di bawah prosedur yang disederhanakan, telah diberikan kepada orang asing yang telah menandatangani kontrak layanan dengan Angkatan Bersenjata Rusia, pasukan lain atau formasi militer yang berpartisipasi dalam operasi militer khusus.
Juga, prosedur perolehan kewarganegaraan yang disederhanakan berlaku untuk anggota keluarga mereka, meliputi orang tua, pasangan dan anak-anak.
Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani dekrit yang memudahkan orang asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia jika mereka bergabung dengan tentara, merujuk dokumen yang diterbitkan Hari Jumat, seperti mengutip The Moscow Times.
"Warga negara asing atau orang tanpa kewarganegaraan yang menandatangani kontrak untuk bertugas di Angkatan Bersenjata Rusia selama setidaknya satu tahun dan mengambil bagian dalam operasi militer setidaknya selama enam bulan, akan memenuhi syarat untuk prosedur aplikasi yang disederhanakan," kata dekrit itu.
Selanjutnya, "Orang asing yang terluka dalam pertempuran sebelum enam bulan dan tidak dapat kembali ke medan perang juga akan memenuhi syarat," menurut dekrit tersebut.
Baca juga:
- AS Berencana Tambah Bantuan Militer untuk Ukraina: Rogoh Kocek Rp9,5 Triliun, Kirim HIMARS hingga Ratusan Kendaraan Antiranjau
- Kecam Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara: AS Pastikan Bela Korea Selatan dan Jepang, Tapi Tetap Terbuka untuk Dialog
- Swedia Kirim Kapal Canggih Selidiki Kebocoran Pipa Gas Nord Stream di Laut Baltik
- Pangeran MbS Jadi Perdana Menteri: Pengacara Sebut Miliki Kekebalan, Minta Pengadilan AS Batalkan Tuntutan Terkait Pembunuhan Khashoggi
Dokumen itu muncul lebih dari seminggu setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi ratusan ribu orang Rusia, untuk mendukung tentara Moskow di Ukraina.
Dekrit itu tampaknya ditujukan kepada ribuan warga negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah, yang tinggal dan bekerja di Rusia, menerima gaji yang lebih baik dibandingkan dengan negara asal mereka yang lebih miskin.
Diketahui, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan dan Kazakhstan baru-baru ini mendesak warganya untuk tidak bergabung dengan tentara asing Rusia.