Soal BSI Jadi BUMN, Stafsus Erick Thohir: Prosesnya Masih Panjang
JAKARTA - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengklarifikasi pernyataannya terkait status PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yang akan menjadi BUMN dalam waktu dekat. Kata Arya, pemerintah sejatinya telah memiliki kontrol dengan adanya kepemilikan saham merah putih pada bank syariah tersebut.
Sekadar informasi, Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger tiga bank syariah milik BUMN yakni Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah.
"Saya klarifikasi soal status BSI kemarin, saat ini saham merah putih sudah ada di BSI, dan itu merupakan kontrol pemerintah terhadap BSI, itu sangat kuat, dan itu sebenarnya membuat posisi BSI sudah hampir mirip dengan BUMN lainnya," ujar Arya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat, 30 September.
Terkait perubahan status menjadi BUMN, lanjut Arya, BSI masih memerlukan sejumlah tahapan. Bahkan, proses perubahan status menjadi BUMN membutuhkan waktu yang sangat panjang.
"Jadi, kalau proses mengenai BSI akan menjadi BUMN, itu prosesnya masih panjang. Butuh waktu lama dan mungkin kita tidak tergesa-gesa saat ini. Sehingga, diharapkan informasi mengenai BSI sudah clear," kata Arya.
Baca juga:
- Bank Mandiri Siagakan 146 Cabang Selama Libur Lebaran 2022, Ini Jadwalnya
- Kabar Baik untuk Karyawan Bank Mandiri, Manajemen Pastikan Tidak Ada Layoff Meski Jumlah Cabang Digital Bertambah
- Siap Tambah Fitur Baru, Pengguna Livin by Mandiri Bisa Beli Tiket Perjalanan Hingga Booking Lapangan Golf Melalui Aplikasi
Pemerintah memang berkeinginan mengontrol penuh bisnis BSI. Saat ini kontrol tersebut dilakukan melalui skema pemberian satu lembar saham Merah Putih.
Sekadar informasi, mayoritas saham Bank Syariah Indonesia sebelumnya dipegang oleh Himbara yakni PT Bank BNI Tbk, PT Bank BRI Tbk, dan PT Bank Mandiri Tbk. Di mana, Bank Mandiri memiliki saham sebesar 50,83 persen, Bank BNI 24,85 persen, Bank BRI 17,25 persen, dan pemegang saham lainnya, termasuk publik 7,08 persen.
Adapun kepemilikan saham ini membuat BSI bukan sebagai bank negara sehingga muncul opsi jika BSI harus dijadikan sebagai BUMN. Opsi tersebut mencuat manakala Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan agar BSI diubah menjadi BUMN.
Pada Agustus 2022 lalu, Wapres menuturkan harapannya bila ke depan BSI akan menjadi salah satu bank Himbara, dan masuk ke dalam jajaran BUMN.