Soal Usul Nomor Urut Parpol Tak Berubah, Waketum Gerindra: Mungkin Hasil Bu Megawati Konsultasi dengan Dukun
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menanggapi usulan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar nomor partai politik di Pemilu 2024 tetap memakai nomor yang sama seperti Pemilu 2019.
Desmond berseloroh usul itu mungkin berdasarkan konsultasi Mengawati dengan orang pintar.
"Bu Mega itu berpendapat, mungkin hasil konsultasi dengan dukun ya. Karena nomor dua bagus, ya. Beliau sampaikan sesuai dengan pesan dukun kan," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September.
Desmond pun mengaku juga akan menanyakan hal yang sama kepada 'dukun'-nya. Apakah, Gerindra perlu berganti nomor atau tetap memakai nomor lama.
"Saya juga mau bertanya sama dukun. Apakah nomor Gerindra yang lalu bagus atau tidak. Hahaha. Bu mega sesuai dengan dukun, Gerindra juga konsultasi dengan dukunnya," kata Desmond.
Lantas, siapa 'dukun' Partai Gerindra? Desmond menyebut Tuhan yang Maha Esa.
"Allah SWT," ucapnya.
Baca juga:
- Perludem Nilai Usulan Megawati soal Nomor Urut Parpol Tak Berubah Tidak Tepat
- Upaya Jemput Bola KPK ke Papua Demi Memudahkan Lukas Enembe Penuhi Panggilan Gagal, Ali Fikri: Tetap Tak Hadir
- Polri Pecat Ferdy Sambo, Pengacara Keluarga Brigadir J: Memang Tak Layak Jadi Polisi
- Kemhan Pastikan Anggotanya yang Todongkan Senjata Mirip Pistol di Tol Jagorawi Diproses Hukum
Menurut Desmond, ada yang salah kaprah terkait penghematan anggaran apabila nomor partai yang biasanya terdapat dalam alat peraga Pemilu tidak diubah.
Pasalnya perubahan nomor partai berikut anggarannya sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Ketetapan itu telah disepakati pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu.
"Pertanyaannya menghemat anggaran dari parpol apa? Anggarannya sudah ada kok. Cuma tinggal diproses di Komisi II," kata Desmond.
Soal undian nomor urut, Desmond mengatakan lebih baik menunggu keputusan pemerintah agar jelas bagaimana aturannya.
"Kita lihat saja. Kan belum jelas keputusan pemerintah. Wawancarai saja Kementerian Hukum dan HAM apa maunya pemerintah nanti kita akan diskusikan. Apakah sesuai dengan nomor urut atau diundi lagi," pungkasnya.