PM Rusia Mikhail Mishustin Arahkan Lembaga Keuangan untuk Rancang Undang-undang Cryptocurrency
JAKARTA – Di tengah penurunan market kripto dalam beberapa bulan belakangan, Perdana Menteri (PM) Rusia, Mikhail Mishustin menginstruksikan lembaga keuangan negara dan otoritas setempat untuk merancang UU kripto dalam waktu dekat.
Berdasarkan arahan PM Rusia tersebut, regulator keuangan yang meliputi Kementerian Keuangan Rusia, Bank Rusia, Rosfinmonitoring, Layanan Pajak Federal, dan FSB, harus bekerja sama untuk menyusun rancanang UU federal. UU ini ditujukan untuk mengatur penerbitan kripto, penambangan, dan penggunaannya untuk transaksi internasional.
Tidak hanya itu, Kementerian Keuangan dan Bank Rusia ditunjuk untuk menyiapkan proposal mengenai cara pemerintah Rusia menggunakan rubel digital dalam anggaran, sebagaimana dilansir dari CryptoSlate.
PM Mishustin menyampaikan pernyataannya dalam sesi strategis yang berlangsung pada 30 Agustus lalu. Dalam acara tersebut, dia menyatakan bahwa sistem keuangan negara harus bisa beradaptasi sebagai dampak sanksi ekonomi yang dijatuhkan Barat.
Oleh karena itu, Mishustin berpendapat harus ada “mekanisme efektif yang akan menyediakan ekonomi sumber daya keuangan yang diperlukan, menjaga kelangsungan perusahaan dan industri, dan karena itu adalah pekerjaan” yang harus diselesaikan.
Baca juga:
- Rusia Pertimbangkan Gunakan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Internasional
- Hadapi Sanksi Barat, Parlemen Rusia Terbitkan UU untuk Hapus PPN Aset Kripto dan Mata Uang Kripto
- BitMEX Cekal Warga Rusia Gunakan Layanan Pertukaran Kipto di Seluruh Eropa
- Ukraina Terima Pendapatan Besar dari Donasi Cryptocurrency
Lebih lanjut, PM Mishustin mencatat bahwa lembaga keuangan harus bisa mengembangkan mekanisme yang bisa memperluas penggunaan mata uang digital. Dia juga menyarankan untuk menyederhanakan akses investor asing dan emiten ke pasar keuangan Rusia.
Mata Uang Kripto Untungkan Rusia
Menurut Mishustin, mata uang kripto berpotensi memberikan keuntungan bagi Rusia dalam kondisi saat ini. Cryptocurrency juga diklaim mampu membantu pembayaran internasional termasuk ekspor dan impor tanpa terhambat gangguan.
Dalam hal ini, Rusia tampaknya lebih condong pada penggunaan mata uang kripto untuk pembayaran internasional. Di sisi lain, bank sentral Rusia, terus mendesak pemerintah untuk melarang penggunaan mata uang kripto. Bank sentral menilai bahwa cryptocurrency mengancam stabilitas ekonomi negara.
Namun, desakan tersebut tidak akan berjalan mulus. Pasalnya, Kementerian Keuangan Rusia justru meminta pemerintah untuk segera mengatur penggunaan cryptocurrency dalam negeri.