Soal Ambil Alih Wilayah Udara Kepri dan Natuna, Jokowi Dinilai Berani dalam Ambil Kebijakan
JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani dalam mengambil kebijakan. Menurutnya, sikap itu bisa menjadikan Jokowi sebagai panutan.
Dia menjelaskan, kebijakan yang cukup berani dari Jokowi tercermin saat menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura terkait pengambilalihan wilayah udara Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna.
"Dari kesuksesannya, saya kira bisa dijadikan role model (panutan)," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antara, Minggu 11 September.
Bahkan, kata dia, sehari sebelumnya di hadapan para ekonom, Jokowi berani mengambil risiko jika Indonesia harus kalah dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena kebijakan larangan ekspor nikel.
Menurut dia, Jokowi juga melakukan kebijakan yang cukup berani ketika mengakuisisi PT Freeport secara mayoritas. Kebijakan tersebut, kata Emrus, membawa keuntungan bagi Indonesia.
Namun, lanjut dia, capaian-capaian tersebut belumlah sempurna karena masih memiliki 2 tahun masa kepemimpinannya.
Baca juga:
- Wacana Pos Aduan Kasus Tanah dan Sengketa Lahan Berdiri di Kedai Kopi, Kajari Tanjungpinang: Saya Pikir Efektif
- Ini 8 Langkah Anies Sikapi Kenaikan Harga BBM di Jakarta
- 3 Kapolda Diduga Setujui Skenario Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J, Lemkapi: Ini Tidak Rasional
- Kasus Pencabulan Calon Pendeta di Alor NTT, Komnas Perempuan Desak UU TPKS Diterapkan
Oleh karena itu, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, Emrus mendorong para menteri menyelesaikan tugas dengan baik.
Menurut Emrus, jika pekerjaan-pekerjaan itu diselesaikan dengan baik oleh Presiden dan para menteri, Presiden Jokowi bisa menjadi role model bagi pemimpin-pemimpin selanjutnya.
"Akan tetapi, kalau ada di sana-sini kekurangan, yang disentil itu menterinya yang tidak perform," ujarnya.
Emrus mengakui kegigihan Presiden Jokowi bekerja untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Namun, kegigihan itu tidak akan berjalan baik jika tidak ada dukungan penuh dari pembantunya, dalam hal ini para menteri dan kepala-kepala daerah.