Ini 8 Langkah Anies Sikapi Kenaikan Harga BBM di Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan delapan langkah strategis Pemprov DKI untuk menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta mengantisipasi dampaknya di Jakarta. Hal ini diputuskan dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Adapun delapan langkah strategis tersebut adalah optimalisasi jaring pengaman sosial; meningkatkan kerja sama antardaerah dalam rangka menjaga stok pangan; melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.

Lalu, memastikan tarif Transjakarta, MRT, dan LRT tidak mengalami kenaikan; memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan, mengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan; memastikan distribusi pangan aman dan lancar; serta menggalakkan gerakan menanam.

Terhadap pengendalian tarif transportasi umum, Anies menekankan Pemprov DKI akan mengucurkan anggaran subsidi tambahan, yakni public service obligation (PSO) kepada Transjakarta sebesar Rp62,1 miliar kepada Transjakarta dan Rp4,2 miliar untuk angkatan laut.

Sehingga, Anies menekankan bahwa transportasi umum yang dikelola pemerintah tidak mengalami kenaikan tarif.

“Jadi publik yang naik bus Transjakarta tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan,” kata Anies, dikutip Minggu, 11 September.

Selain itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Ini juga diharapkan dapat membuat masyarakat untuk bermobilitas menggunakan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan BBM.

“Kira-kira dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua, yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” urai Anies.

Lebih lanjut, Anies pun menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik. Sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.

“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” tandasnya.