Kasus COVID-19 di DKI Tertinggi, Wagub: Akibat Banyaknya Tes dan Kerumunan
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi peringatan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito. Wiku menyebut DKI menjadi provinsi dengan kenaikan kasus terbesar selama tiga minggu berturut-turut.
Riza mengakui memang ada peningkatan kasus dalam beberapa minggu terakhir. Hal itu disebabkan oleh tingginya jumlah pemeriksaan RT-PCR. Terlebih, saat ini DKI memberi kontribusi 46 persen jumlah tes di Indonesia.
"Memang ada peningkatan (kasus). Memang, DKI Jakarta ini termasuk provinsi yang terus meningkatkan jumlah testing PCR swabnya. Setiap hari kita mencapai 8.000 per hari," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 24 November malam.
Selain itu, Kenaikan kasus COVID-19 di Ibu Kota juga ditengarai dengan masa libur panjang yang terjadi pada akhir bulan Oktober lalu.
Kemudian, ada potensi kenaikan kasus dari dampak kerumunan yang terjadi beberapa waktu lalu. Beberapa di antaranya merupakan kerumunan acara Maulid Nabi di kawasan Tebet dan Petamburan.
"Kasih melihat apakah ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan kerumunan minggu kemarin. Biasanya dampak dari kerumunan. Kegiatan itu baru kelihatan satu sampai dua minggu ke depan. Mudah-mudahan tidak ada klaster baru," tutur Riza.
Baca juga:
Seperti diketahui, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi pekan ini, yakni DKI Jakarta, Riau, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah.
Namun, Wiku memberi peringatan khusus kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, DKI telah berminggu-minggu berada pada lima provinsi teratas yang miliki kenaikan kasus terbanyak.
Pada minggu ini, DKI mengalami kenaikan kasus sebesar 1.937 kasus. Dari akumulasi kasus seminggu kemarin sebesar 6.600 menjadi 8.537 pada minggu ini.
"Khususnya DKI Jakarta, sudah 3 minggu berturut-turut di 5 besar penambahan kasus positif mingguan tertinggi. Bahkan, di pekan ini berada di peringkat pertama," dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 24 November.
Wiku meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama aparat penegak hukum setempat untuk menindak tegas pelaku pelanggaran protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku.
"Kami meminta agar jangan sampai kerja keras selama delapan bulan ini menjadi rusak karena ketidaksabaran, ketidakhatihatian, dan ketidakpedulian, baik pemerintah daerah maupun masyarakat," ungkap Wiku.