Bocor Lagi! Sekarang Giliran 105 Juta Data Pemilih yang Dibocorkan Oleh Hacker Bjorka
JAKARTA - Lagi-lagi masyarakat kembali disuguhkan dengan kasus kebocoran data. Sekarang, berdasarkan keterangan pakar keamanan siber, Pratama Persadha, kebocoran itu terjadi pada 105 juta data pemilih.
Pratama mengatakan bahwa data tersebut diunggah Selasa 6 September oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas yang sama yang membagikan 1,3 miliar data registrasi SIM Card dan data pelanggan Indihome, 'Bjorka'.
Kali ini Bjorka membocorkan 105 juta data pemilih dengan harga 5.000 dolar AS (Rp74,5 juta) dalam file sebesar 4GB. Bjorka juga memberikan sampel sejumlah 1.048.576 data pemilih dari berbagai provinsi dalam file excel sebesar 75 MB saja.
"Data yang diunggah yaitu provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, TPS, NIK-KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, usia, jenis kelamin dan alamat," kata Chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Kamis, 8 September.
Baca juga:
- Isu Kebocoran Data di Pemerintah Datang Silih Berganti, Ahli Cybersecurity: Ada Tiga Titik Kerentanan di Pemerintah
- Senior Technical Advisor Acer Cyber Security: Aplikasi Lama dan Tidak Update Bisa Jadi Bulan-bulanan Hacker
- 1,3 Miliar Data SIM Card Bocor di Dark Web, Kominfo Bantah Penyebaran Data
- Bocor Lagi! Sekarang Giliran 26 Juta Riwayat Pencarian Pelanggan Indihome Tersebar Secara Gratis
Lebih lanjut, Pratama mengemukakan bahwa data tersebut bisa dicek validitasnya misalnya dengan data lain hasil kebocoran data seperti 91 juta data Tokopedia yang bocor pada awal 2020 atau data bocor registrasi SIM card.
Bahkan, Bjorka sendiri membuka akses ke grup Telegram bagi siapapun yang ingin menguji validitas data yang dijualnya. Anggota grup bisa meminta request dengan nama maupun NIK dan Bjorka akan memberikan datanya secara spesifik lengkap.
"Ada beberapa institusi yang memiliki data ini, yaitu KPU, Dukcapil, Bawaslu, bisa jadi juga Partai Politik dan lembaga lain, KPU lebih tahu soal ini. Sepertinya perlu diaudit satu per satu agar tahu dimana kebocorannya." imbuhnya.