Rekam Jejak Hacker Bjorka: Dari Data Pemilih hingga Kebocoran Direktorat Jenderal Pajak

Jakarta– Dunia siber Indonesia kembali diguncang oleh aksi hacker Bjorka. Pada 17 September 2024, Bjorka berhasil meretas dan membocorkan data sensitif milik Direktorat Jenderal Pajak. Data yang bocor kali ini melibatkan informasi penting terkait pembayaran pajak sejumlah wajib pajak, menambah panjang daftar aksi Bjorka yang terus mengganggu keamanan siber Indonesia sejak pertama kali muncul pada tahun 2022.

Maret 2022: Kebocoran Data Pemilih

Aksi Bjorka pertama kali mencuri perhatian publik pada Maret 2022 ketika ia mengklaim telah membocorkan lebih dari 105 juta data pemilih Indonesia yang diduga berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski KPU membantah data tersebut berasal dari mereka, kebocoran ini menciptakan kehebohan besar di masyarakat, terutama terkait keamanan data pemilih jelang Pemilu 2024.

April 2022: Data Pelanggan PLN dan Indihome

Bjorka tak berhenti di situ. Pada April 2022, ia kembali melancarkan serangan dengan meretas data pelanggan PLN dan Indihome. Informasi pribadi dan aktivitas internet pelanggan dari kedua perusahaan tersebut diakui bocor dan dijual secara daring. Meski pihak terkait enggan mengakui secara resmi kebocoran ini, aksi tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data pelanggan.

Agustus 2022: Serangan terhadap Kominfo

Pada Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi sasaran Bjorka. Data internal pegawai Kominfo bocor ke publik, yang memicu kritik tajam terhadap kebijakan keamanan siber di Indonesia. Bjorka juga melontarkan kritik terhadap langkah-langkah pemerintah dalam mengontrol internet di Indonesia.

September 2022: Data Pejabat Negara Bocor

Puncak aksi Bjorka terjadi pada September 2022, ketika ia berhasil membocorkan data pribadi sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Informasi yang bocor meliputi nomor telepon, email, hingga data identitas pribadi. Peretasan ini memicu kekhawatiran besar mengenai keamanan data pejabat negara.

September 2022: Peretasan MyPertamina

Bjorka juga menyerang sistem MyPertamina pada September 2022. Ia mengklaim telah memperoleh jutaan data pelanggan dari aplikasi tersebut, menambah deretan kebocoran yang membuat masyarakat semakin resah terkait keamanan data yang dikelola oleh pemerintah.

November 2022: Kebocoran Data KPU

Pada akhir 2022, Bjorka kembali menyerang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan membocorkan data pemilih. Insiden ini semakin mengkhawatirkan karena dianggap bisa memengaruhi integritas Pemilu 2024. Meski KPU membantah, masyarakat tetap khawatir akan kerentanan sistem pemilu.

Juli 2023: Kebocoran Data Paspor

Pada pertengahan 2023, Bjorka kembali beraksi dengan meretas dan membocorkan data paspor warga Indonesia. Data ini mencakup informasi sensitif seperti nomor paspor, tanggal penerbitan, dan informasi pribadi lainnya. Aksi ini memicu kecaman luas terkait lemahnya perlindungan data pribadi oleh pemerintah.

September 2024: Serangan terhadap Direktorat Jenderal Pajak

Serangan terbaru Bjorka pada 17 September 2024 berhasil membobol data dari Direktorat Jenderal Pajak. Informasi yang bocor mencakup data pembayaran pajak penting dari sejumlah wajib pajak, memicu kekhawatiran terkait keamanan sistem pajak nasional. Serangan ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan siber Indonesia masih jauh dari selesai.

Aksi Bjorka yang terus berulang memperlihatkan kelemahan serius dalam sistem keamanan siber nasional. Pemerintah telah berulang kali berjanji untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan perlindungan data, namun insiden terbaru ini menunjukkan bahwa upaya tersebut masih belum cukup untuk menghentikan ancaman dari peretas yang semakin canggih.