Tujuan Utama Pemerintah Memberikan Subsidi BBM, dan Ini Dampak Negatifnya

YOGYAKARTA - Ratusan Triliun Rupiah telah dianggarkan pemerintah tiap tahunnya untuk apa? Ya untuk dana subsidi. Dana subsidi diambil melalui APBN. Lalu apa tujuan utama pemerintah memberikan subsidi bbm ?

Dalam KBBI, subsidi diistilahkan sebagai bantuan uang dan sebagainya terhadap yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (umumnya dari pihak pemerintah). Menyambung definisi ini, simpelnya, subsidi pemerintah bisa diistilahkan sebagai subsidi yang diberi oleh pemerintah terhadap rakyat.

Tujuan Utama Pemerintah Memberikan Subsidi BBM

Pemberian subsidi yakni hal yang krusial dalam perekonomian suatu negara. Pasalnya, subsidi pemerintah bisa memberi pengaruh input, output, serta harga beragam jenis komoditi. Adapun tujuan pemerintah memberikan subsidi, antara lain:

• pemerataan ekonomi;
• memenuhi keperluan dasar rakyat;
• meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
• sebagai langkah stabilisasi harga.

Tinjauan Ekonomi Subsidi Pemerintah

Menurut konsep ekonomi, subsidi merupakan bantuan keuangan dari pemerintah. Wujud subsidi pemerintah ini bermacam-macam, seperti grant, tax break, atau trade barrier dengan maksud untuk mendukung produksi atau pembelian barang.

Lebih lanjut, World Trade Organization menggolongankan subsidi sebagai wujud berikut.

• Transfer dana langsung termasuk halnya potensial transfer seperti loan guarantees.
• Pendapatan yang ludes atau tak dikumpulkan, semisal insentif fiskal seperti kredit pajak.
• Barang dan jasa yang disediakan pemerintah, contohnya infrastruktur umum atau pembelian barang lainnya oleh pemerintah.
• Subsidi yang spesifik dari pemerintah, seperti halnya mekanisme pembayaran dana.

Subsidi Pemerintah Indonesia

Bicara soal subsidi pemerintah, yang akhir-akhir ini kerap kali dibahas mungkin perihal subsidi minyak goreng. Permulaan 2022 lalu, pemerintah sempat menggelontorkan subsidi minyak goreng sebesar RP7,6 triliun dan menentukan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng. Tapi, selang beberapa lama kemudian, kebijakan HET ini dicabut dan hendak digantikan BLT minyak goreng.

Penting untuk Anda tahu bahwa semenjak tahun 2009, minyak goreng sudah ditiadakan dari daftar anggaran subsidi yang dibiayai APBN. Menurut data dari The Prakarsa, setahun sebelumnya, tepatnya pada 2008 pemerintah mengalokasikan Rp103,3 miliar dana APBN untuk subsidi minyak goreng. Peniadaan pada 2009 lalu dikerjakan untuk menyelesaikan harga komoditi yang ketika itu tengah mengalami kendala.

Lalu, bagaimana dengan subsidi pemerintah masa sekarang? Menurut data Kemenkeu, jatah subsidi pemerintah untuk tahun 2021 berada di angka Rp175,4 triliun. Angka itu turun Rp16,5 triliun dari jatah subsidi untuk 2020 yang berjumlah Rp192 triliun.

Subsidi Energi dan Nonenergi Terkini

Pemerintah Indonesia menyalurkan beragam wujud subsidi terhadap masyarakat tiap tahun. Adapun dana subsidi itu diambil dari APBN. Subsidi ini dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu subsidi energi dan nonenergi.

Angka yang digelontorkan untuk subsidi nonenergi sendiri berjumlah Rp64,8 triliun. Model bantuan subsidi pemerintah nonenergi itu, antara lain:

• 8,2 juta ton subsidi pupuk;
• 4,5 juta penumpang dengan subsidi Public Service Obligation (PSO) PT Pelni;
• 402,5 juta penumpang dengan subsidi PSO PT KAI;
• 29,9 juta debitur dalam subsidi bunga KUR; dan
• 157,5 ribu unit subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Untuk menyalurkan sejumlah bantuan subsidi nonenergi ini, pemerintah menjalankan sejumlah langkah khusus. Dijelaskan Kemenkeu, ada lima langkah penting yang dikerjakan pemerintah sepanjang 2021 lalu. Langkah-langkah itu yakni sebagai berikut.

• Penajaman subsidi pupuk melalui penyempurnaan data petani e-RDKK penerima subsidi dengan basis data NIK dan alamat.
•  
• Efisiensi harga pokok penjualan dan perubahan komposisi pupuk NPK sebagai langkah efisiensi anggaran.
•  
• Insentif perpajakan melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah.
•  
• Plafon KUR naik, sebelumnya Rp190 triliun menjadi Rp220 triliun.
•  
• Dukungan peningkatan pelayanan umum bidang transportasi publik dan penyediaan informasi publik.

Pengaruh Negatif Pemberian Subsidi Pemerintah

Pemerintah menyalurkan subsidi untuk sejumlah tujuan mulia. Tapi, terlepas dari sejumlah tujuan itu, Evi N. Afifah dalam Jurnal Bisnis & Ekonomi Politik Vol 9 menjelaskan bahwa subsidi pemerintah juga mempunyai eksternalitas yang negatif.

Akibat negatif yang dimaksud yakni sebagai berikut.

1. Subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien karena konsumen membayar barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Hal ini memunculkan kecenderungan konsumen tidak hemat dalam mengonsumsi barang subsidi.
2. Subsidi menyebabkan penggunaan sumber daya untuk produksi barang menjadi boros. Hal ini disebabkan oleh harga yang disubsidi lebih rendah daripada opportunity cost.
3. Subsidi menyebabkan distorsi harga atau gejolak harga yang sulit dikendalikan.

Subsidi pemerintah bisa diistilahkan sebagai subsidi yang diberi oleh pemerintah terhadap rakyat. Wujud subsidi pemerintah bisa digolongkan atas subsidi energi dan subsidi nonenergi. Model dari subsidi energi, yaitu subsidi BBM dan subsidi listrik. Kemudian, model dari subsidi nonenergi, merupakan subsidi pupuk, subsidi KUR, dan sebagainya.

Setelah mengetahui tujuan utama pemerintah memberikan subsidi bbm , simak berita menarik lainnya hanya di VOI, saatnya merevolusi pemberitaan!