Kementerian PUPR: Tambahan Anggaran Infrastruktur IKN Tahun Ini Senilai Rp5,1 Triliun
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan penambahan anggaran dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini sebesar Rp5,1 triliun.
"Penambahan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp110 miliar, antara lain untuk pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan intake Sungai Sepaku," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, dikutip dari Antara, Jumat 26 Agustus.
Alokasi berikutnya, lanjut Basuki, untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp2,11 triliun, antara lain untuk pembangunan jalan kerja atau logistik IKN (KIPP), pembangunan jalan di dalam KIPP, pelebaran ruas jalan Simpang (Sp) IHM - Sp. Riko.
Kemudian pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan jalan tol, duplikasi jembatan Bentang Pendek Pulau Balang, jalan bypass Pasar Sepaku, dan pembangunan dermaga.
Ditjen Cipta Karya mendapatkan alokasi sebesar Rp2,36 triliun untuk pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) Tahap 1, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) KIPP, Persampahan di KIPP, Pengembangan Kawasan Sumbu Kebangsaan, Pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, Kementerian Sekretariat Negara, dan kementerian/lembaga negara lainnya, serta Masjid Negara.
Kemudian alokasi untuk Ditjen Perumahan sebesar Rp480 miliar untuk pembangunan rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi.
Baca juga:
- Anak Buah Bos KFC Indonesia Ricardo Gelael Jelaskan Mengapa Sempat Tunda Gaji Karyawan
- KFC Indonesia Milik Ricardo Gelael dan Konglomerat Anthony Salim Ini Masih Rugi Rp201,38 Miliar di Kuartal III 2021
- Bank Mandiri Fasilitasi Transaksi Nontunai di Gerai KFC dan Taco Bell Milik Pengusaha Ricardo Gelael
"Jadi, nanti para pekerjanya akan kita tempatkan di rumah-rumah susun yang kita bangun sehingga tidak lagi membuat rumah bedeng di sekitar lokasi pembangunan," ujar Menteri PUPR.
Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan alokasi Rp4 miliar untuk manajemen pengadaan barang dan jasa, dan pembinaan tenaga kerja konstruksi di IKN.
Kementerian PUPR akan membuka pelatihan bagi masyarakat di Penajam Paser Utara sebanyak 1.500 orang dilakukan pelatihan untuk menjadi tenaga konstruksi.