Instruksi Kapolri Terbaru: Marwah Polri Dipertaruhkan di Kasus Brigadir J, Rebut Kembali Kepercayaan Publik!
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk kembali meraih kepercayaan publik. Sebab, buntut kasus pembunuhan Brigadir J rasa percaya masyarakat terhadap Korps Bhayangkara menurun.
"Ini terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan ini menjadi pertaruhan kita bersama. Oleh karena itu, hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti," ujat Jenderal Sigit dalam keterangannya, Jumat, 19 Agustus.
Kapolri menjelaskan, sebelum insiden pembunuhan Brigadir J di Duren Tiga Jakarta Selatan terjadi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri cukup tinggi.
Hal ini berdasarkan hasil survei beberapa lembaga pada periode Desember hingga Juli 2022.
Namun kini, rasa percaya masyarakat kembali meningkat usai komitmen pengusutan perkara tersebut hingga tuntas.
Mulai dari pembentukan tim khusus (timsus), penonaktifan sejumlah anggota dari jabatan sebelumnya yang diduga terkait pelanggaran kode etik, hingga menetapkan tersangka pada kasus pembunuhan Brigadir J.
"Ini adalah pertaruhan institusi Polri, pertaruhan marwah kita, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama, atau naik. Karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya, jadi itu yang menjadi pegangan kita," ungkap Sigit.
Baca juga:
- KPK Batal Periksa Surya Darmadi di Kejagung Hari Ini
- Tinggalkan BBG, Mesin Bus Transjakarta Bakal Diganti Jadi Berbahan Bakar Listrik
- KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Halalkan Segala Cara demi Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian
- Keluhan Jantung Koroner, Penahanan Surya Darmadi Dibantarkan ke RS Terhitung 18 Agustus
Jenderal bintang empat ini pun menegaskan, timsus bentukannya bakal terus bekerja maksimal. Pihak yang terbukti melanggar pidana, menghalangi penyidikan, dan pelanggar kode etik akan diungkap dalam kasus ini.
"Harapannya adalah proses yang sudah dilakukan, segera kita sampaikan ke publik, kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Komnas HAM, Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kerja kita yang ada di DPR juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Oleh karena itu, ini yang harus kita jaga dan kita perjuangkan bersama ke depan," tandasnya.