DPRD DKI Cek Cara Dinas Pendidikan Tangani Persoalan Intoleransi di Sekolah
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mengawasi penanganan kasus dugaan intoleransi dan diskriminasi yang terjadi di lingkungan pendidikan Ibu Kota. DPRD ingin memastikan tidak ada oknum yang mengulangi tindakan tersebut di sekolah.
"Sudah pasti kami awasi, ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, tapi menjadi tanggung jawab bersama," kata Anggota DPRD DKI, Gembong Warsono di Gedung DPRD, Rabu 10 Agustus dinukil dari Antara.
Ia meminta Dinas Pendidikan DKI untuk menerapkan sanksi tegas sesuai peraturan kepada oknum di satuan pendidikan yang melakukan intoleransi, pemaksaan, dan tindakan diskriminatif terhadap pelajar.
Secara spesifik, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI itu juga telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana soal kasus intoleransi, pemaksaan, dan diskriminasi.
Fraksinya, lanjut dia, menerima aduan masyarakat soal tindakan intoleransi, pemaksaan, dan diskriminasi sepuluh sekolah di Jakarta mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK selama periode 2020-2022.
Aduan itu di antaranya terjadi di 10 sekolah yakni di SMA Negeri 58 Jakarta pada November 2020 ada oknum guru yang melarang anak didiknya memilih ketua OSIS non muslim.
Kemudian, aduan terkait siswi non Muslim di SMA Negeri 101 Jakarta yang diwajibkan menggunakan kerudung pada Jumat untuk penyeragaman pakaian sekolah.
Selanjutnya, di SMP Negeri 46 Jakarta dengan aduan dari seorang pelajar kelas VII yang ditegur lisan karena tidak menggunakan jilbab di lingkungan sekolah.
Teguran berkali-kali dari para guru membuat pelajar tersebut tertekan.
Baca juga:
- Sri Mulyani Blak-blakan, Jokowi Mau APBN 2023 Seperti Ini
- 2 Kader PSI Banting Setir Dukung Anies Capres 2024, Aktivis: Contoh dari Pendukung Ahok yang Pikirannya Jernih Tidak Butek
- 32 Ribu Warga Pasaman Barat Masih Miskin, Pemkab: Angka Kemiskinan Daerah Otomatis akan Menjelaskan Sisi Kesehatannya
- Bripka RR dan KM Tak Ikut Tembak Brigadir J, Kenapa Tetap Jadi Tersangka?
Tak hanya level SMA dan SMP, ada juga aduan di SD Negeri 3 Cilangkap, Jakarta Timur pada Juli 2022 yakni adanya pelajar yang dipaksa mengikuti kegiatan pengajian di mushala.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan, lanjut anggota Komisi A DPRD DKI itu, juga menyediakan nomor pengaduan yang bisa diakses selama 24 jam melalui nomor WhatsApp di 081363262299.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana menjelaskan pihaknya melakukan penindakan terhadap salah satu oknum guru SMA 58 Jakarta dengan memberikan hukuman disiplin dan mutasi.
"Kami beri hukuman disiplin dan tidak cukup hukuman disiplin, harus dimutasi," ucapnya.