Dampak Wabah PMK di Indonesia Bisa Merembet ke Sektor Pariwisata
JAKARTA - Wakakordalops Satgas PMK Brigjen Pol Ary Laksmana Widjaja menyatakan masalah yang ditimbulkan dari wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) selain sektor ketahanan pangan bisa merembet pada sektor pariwisata.
Ary mengatakan dari segi ketahanan pangan, akan ada rantai pasokan yang terputus jika hewan ternak sakit maupun mati.
Namun, jika ditinjau lebih jauh pada sektor pariwisata, hal ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi turis dari negara penghasil produk hewani atau memiliki hewan ternak cukup banyak.
"Kepada sektor-sektor yang lebih jauh, misalkan dengan meningkatnya angka kasus konfirmasi PMK di Indonesia, juga mempengaruhi sektor pariwisata," kata Ary dalam gelar wicara daring diikuti di Jakarta, Rabu 3 Agustus malam.
Baca juga:
- Pakai Zona Musim Baru, BMKG Yakin Perkiraan Musim Hujan Bakal Lebih Tepat dan Akurat
- Pemerintah Indonesia Targetkan Kemiskinan Ekstrem Berkurang 1 Persen Hingga 2024
- Lapas Baubau Sultra Usulkan 354 Narapidana Dapat Remisi HUT RI ke-77, Indikatornya Berkelakuan Baik Selama 6 Bulan
- Menteri PMK Sebut Pemerintah Tidak Menelan Kerugian dari Beras Bansos Presiden yang Dikubur di Depok
Dia mencontohkan dari sektor pariwisata, dapat mempengaruhi turis yang berasal dari Australia. Virus PMK di Indonesia memang tidak membuat manusia lantas sakit, namun dapat terbawa di tubuh manusia melalui barang-barang bawaan.
Selain itu, virus PMK disebut bisa bertahan cukup lama pada permukaan, tidak seperti COVID-19.
"Nah inilah yang mengkhawatirkan, sehingga kita harus menganggap ini bukan hanya sekedar isu penyakit mulut dan kuku saja, namun implikasinya juga bukan hanya pada masalah ketahanan pangan, tapi juga implikasinya," ujarnya disitat Antara.
Apalagi, Indonesia akan menggelar pertemuan tingkat tinggi G20 di Bali, sehingga dikhawatirkan PMK akan mengganggu kegiatan tersebut. Untuk itu, kasus PMK tidak bisa dianggap sebagai isu lokal.
"Oleh karena itu, dibentuk lah Satgas PMK secara nasional dan provinsi, kabupaten dan kota juga membentuk agar ini menjadi isu nasional yang harus diselesaikan secara lintas sektoral semua pemangku kepentingan," tandasnya.