Anggota Parlemen AS Desak FTC untuk Mengatasi Praktik Industri VPN, yang Dinilai Menyesatkan
JAKARTA - Anggota parlemem AS, Anna G. Eshoo (D-CA) dan Senator Ron Wyden (D-OR) mendesak Ketua Komisi Perdagangan Federal (FTC) untuk mengatasi praktik perusahaan yang menyediakan Layanan Virtual Private Network (VPN).
Menurutnya, VPN yang diklaim akan memberikan pengguna lebih banyak keamanan ketika menjelajahi internet itu penuh dengan iklan dan praktik data kasar.
Berdasarkan pers rilis dari Eshoo, dalam suratnya, ada beberapa praktik kasar industri VPN seperti mempromosikan klaim palsu dan menyesatkan tentang layanan mereka, menjual data pengguna dan memberikan log aktivitas pengguna kepada penegak hukum, meskipun ada janji 'anonimitas total,' dan kurangnya pengawasan industri secara umum.
Lebih lanjut, mereka mengatakan dengan adanya VPN, maka aktivitas pencarian di internet menjadi tidak terenkripsi, sehingga banyak pengguna yang menggunakannya untuk pencarian terkait aborsi. Namun, pihak kepolisian tidak dapat menggunakan data tersebut untuk menuntutnya.
Mereka mengutip data dari Consumer Reports, yang mengatakan bahwa 75 persen dari VPN paling populer “salah mengartikan produk mereka” atau membuat klaim menyesatkan yang dapat memberi “pencari aborsi rasa aman yang salah.”
Baca juga:
- Departemen Kesehatan AS Sebut Dokter Dapat Menawarkan Aborsi Jika Nyawa Ibu Terancam, Dilindungi UU Federal
- Google Bakal Hapus Info Lokasi Menyusul Larangan Aborsi AS
- Facebook Mulai Hapus Postingan Pengguna yang Menjual, Menawarkan dan Membeli Pil Aborsi
- Beda dengan Mahkamah Agung AS, Hakim di Texas Tangguhkan Pencabutan Roe v. Wade: Praktik Aborsi Dibuka Kembali
Karena alasan tersebut, Eshoo dan Wyden menuntut FTC untuk segera mengatasi praktik VPN untuk melindungi masyarakat yang melakukan aborsi.
Mereka juga meminta FTC untuk mengembangkan brosur yang memberi tahu siapa pun yang mencari aborsi tentang privasi online, serta menguraikan risiko dan manfaat menggunakan VPN.
Awal bulan ini, FTC menegaskan bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap perusahaan yang secara ilegal berbagi kesehatan, lokasi, dan data sensitif lainnya.
Di sisi lain, raksasa teknologi Google telah mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan Mahkamah Agung. Google berjanji untuk menghapus otomatis data lokasi yang terkait dengan kunjungan ke klinik aborsi.