Hadapi Pemilu 2024, Pemrov Jabar Bakal Bentuk Saber Hoaks, Tersebar di 27 Kabupaten dan Kota
BANDUNG - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ika Mardiah mengungkapkan Unit Sapu Bersih (Saber) Hoaks dan Komisi Informasi bakal segera dibentuk di 27 kabupaten dan kota di Jabar.
Menurutnya, peran Saber Hoaks dan Komisi Informasi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 penting.
Hal itu dikatakan Ika saat pembukaan Rapat Koordinasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berlangsung di Kabupaten Pangandaran pada 13 Juli 2022.
"Apalagi menjelang tahun politik yang diprediksi akan banyak informasi negatif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoaks. Jadi kita mereplikasi unit yang sudah ada di Pemda Provinsi Jabar ke kabupaten/kota untuk memenuhi hak masyarakat menerima informasi yang benar," kata dia dalam siaran pers, Kamis 14 Juli.
Ika mengatakan tugas utama Saber Hoaks mencegah peredaran informasi bohong atau hoaks. Termasuk mengutamakan hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar.
"Masyarakat berhak untuk menerima atau meminta informasi yang benar," sambungnya.
Baca juga:
- AKBP Brotoseno Akhirnya Dipecat Tidak Hormat dari Polri
- Pertamina Sebut Negara Rugi Jika Konsumsi BBM Subsidi Naik, PKB: Jika Hanya Cari Untung, Jangan Jadi Negara, Jadilah VOC!
- Lantik Perwira TNI-Polri, Pesan Jokowi: Pahami Strategi Pertahanan Masa Depan
- Data Kependudukan Jadi Persoalan Hadapi Pemilu 2024, DPR Minta KPU dan Pemda Bergerak
Dalam kesempatan sama, Pelaksana Harian Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi upaya Dinas Komunikasi dan Informatika membangun iklim informasi yang baik.
"Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya membangun iklim informasi yang baik dan tepat, serta kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/ kota," tuturnya.
Rapat Koordinasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Jawa Barat yang berlangsung 13-15 Juli 2022 diikuti oleh perwakilan dari 27 Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat kabupaten dan kota serta perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.