Jelang Pilkada 2024, Seluruh Daerah di Jabar Dorong Sosialisasi Cegah Hoaks

JAKARTA - Jelang Pilkada 2024 serentak pada November 2024, potensi penyebaran hoaks atau informasi bohong bakal terbuka lebar.

Karena itu, jauh-jauh hari, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat mendorong dinas terkait di kabupaten dan kota untuk mengantisipasinya.

Hal ini disampaikan Jabar Saber Hoaks (JSH) Diskominfo Jabar dalam rangkaian IKP Fest 2024.

IKP Fest merupakan program rutin yang dilakukan Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jabar.

IKP Fest 2024 merupakan gelaran ketiga untuk menyamakan persepsi bidang IKP seluruh kabupaten/kota dalam pengelolaan infomasi dan komunikasi publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar, Ika Mardiah, mendorong unit saber (sapu bersih) hoaks daerah di 27 kabupaten/kota untuk medeteksi dini potensi hoaks itu jauh hari, bukan hanya pada saat pergelaran Pilkada.

"Deteksi dini potensi hoaks itu sebaiknya dilakukan segera untuk mencegah tersebar luas," kata Ika Mardiah.

Ketua JSH Jabar, Alfianto Yustinova, juga meminta saber hoaks di daerah agar terus-menerus menyosialisasikan langkah cegah hoaks kepada masyarakat.

"Sosialisasi langkah cegah hoaks juga harus terus dilakukan agar masyarakat lebih aware dan tidak mudah termakan hoaks," tutur Alfian.

Pada kesempatan sama, Ketua Program Studi Ilmu Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Mudiyati Rahmatunnisa, yang hadir sebagai pembicara utama dalam bincang 'Penguatan Unit Saber Hoaks Daerah Jelang Pilkada Serentak 2024', mengatakan bahwa potensi hoaks setiap Pemilu atau Pilkada selalu besar.

Terlebih di Indonesia, termasuk Jabar, punya pengguna media sosial terbanyak.

"Sampai Januari 2024, pengguna internet di Indonesia sebanyak 185,8 juta, termasuk di dalamnya pengguna media sosial yang jumlahnya cukup banyak. Indikator ini menjadi peluang besar unuk penyebaran hoaks," kata Mudiyati.

Hendaknya masyarakat terus diingatkan tentang ciri-ciri utama dari berita atau informasi hoaks agar bisa cegah dini dan informasi bohong itu tidak tersebar.

"Beberapa ciri utama hoaks adalah judul berita yang bombastis, selalu minta disebarkan, isi, dan judul tidak bersesuaian. Kemudian, selalu mencantumkan nama pesohor atau lembaga terpercaya," paparnya.

Mudiyati juga menjelaskan tentang bahaya hoaks terhadap Pilkada, di antaranya bisa mendelegitimasi hasil Pilkada dan mengacaukan informasi Pilkada.

"Apalagi pada Pilkada 2024 berita hoaks akan lebih bahaya karena menggunakan media video editan yang mudah sekali langsung dipercaya masyarakat," tutur Mudiyati.