Cak Imin Sebut Indonesia Antisipasi Swastanisasi Haji, Imbasnya Memberatkan Siklus Keuangan
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan perlu mengantisipasi swastanisasi haji yang mulai cenderung dilakukan Arab Saudi.
Menurutnya, Arab Saudi mulai melakukanya dilihat dari sistem yang serba mendadak berimbas memberatkan siklus keuangan dana haji. Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi Penyelenggaraan Haji 1443 H/2022 M bersama Amirul Hajj dan DPR di Makkah, Selasa 5 Juli.
"Sistem yang mendadak termasuk kenaikan biaya Masyair sampai Rp1,5 triliun itu harus diperbaiki karena akan memberatkan siklus keuangan kita di masa haji akan datang," kata dia.
Cak Imin menambahkan, juga harus diperkuat dalam arti kemampuan mengadaptasi perkembangan di Arab Saudi. Saat ini pihak Saudi menyerahkan penyelenggaraan ibadah haji terutama saat puncak haji kepada Syarikah, badan swasta yang sebelumnya diatur oleh Muasasah.
Cak Imin menegaskan, pemerintah baik itu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama yang membantu diplomasi sesuai bidang tugasnya perlu memprotes terkait sistem yang serba mendadak dari Saudi. Entah itu terkait penetapan kuota tambahan maupun peningkatan biaya Masyair sampai Rp1,5 triliun saat puncak haji.
"Karena yang serba mendadak ini cenderung swastanisasi, ini yang kita tidak ingin membuat bargaining jemaah lemah," ujar politikus PKB itu disitat Antara.
"Ini momentum kita semua bahwa sistem yang kita pilih dalam penyelenggaraan haji dimana pemerintah terlibat langsung terus diuji oleh sejarah, beberapa diuji dengan isu swastanisasi, dan kita bersyukur sampai saat ini berjalan dengan baik dan jemaah kita mendapat subsidi yang baik," tuturnya.
Baca juga:
- Perdana Setelah Dihantam Pandemi, Keluarga Bisa Jenguk Secara Tatap Muka Napi Lapas Narkotika Bandar Lampung
- Ada di Bali Ikuti ACWG, Sidang Lili Pintauli Digelar Senin Depan
- Hasto atau Risma Pengganti Tjahjo Kumolo, Latar Belakang Dinilai Jadi Faktor Utama Pengemban MenPAN-RB
- Soroti Warga Citayam Nongkrong di Kawasan Sudirman, Wagub DKI: Jakarta Kota Milik Semua
Jika terus terjadi menurut dia, siklus dana keuangan haji akan kacau dan ke depan jadi tidak bisa memberikan subsidi sampai 50 persen seperti sekarang.
"Sekarang ini luar biasa, kita bisa memurahkan biaya haji sampai 51 persen. Kemurahannya luar biasa dengan sistem siklus penganggaran dari dana haji sendiri. Ke depan kalau terjadi pendadakan pembayaran tambahan biaya ini bahaya sekali, jadi naik, terbebani jamaah kita," ujar Cak Imin.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang sudah memberikan layanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Sampai saat ini menurut dia penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan yang direncanakan.