Rakernas HKTI, Ketua BPO Oesman Sapta Odang Minta Pengurus Serius Perjuangkan Hidup Petani
JAKARTA - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar acara Rakernas di Ancol, Jakarta, Jumat, 1 Juli. Dalam acara tersebut, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI, Oesman Sapta Odang (OSO) meminta seluruh pengurus dari tingkat pusat dan daerah untuk serius memperjuangkan nasib petani.
"Pada kesempatan ini, saya mewakili BPO meminta perhatian yang serius dari seluruh jajaran pengurus HKTI agar meningkatkan peran dan kinerja dalam memperjuangkan kehidupan Petani," ujar Oso usai Rakernas HKTI di Jakarta, Jumat, 1 Juli.
Ketua Umum DPP Partai Hanura itu, menilai HKTI harus memperbanyak kegiatan termasuk turun langsung ke desa- desa. "Termasuk memviralkan setiap kisah petani sukses ke media agar bisa dicontoh oleh petani lain di Indonesia," kata Oso.
Kedua, Oso meminta agar HKTI konsen terhadap permasalahan yang dihadapi petani, seperti kasus sengketa lahan. Dia menegaskan, masalah reforma agraria dan mafia pertanahan harus segera diatasi.
"HKTI harus mengambil langkah cepat menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN. Sehingga petani dapat menerima tambahan lahan dan sertifikasi lahan yang legal," tegas mantan Ketua DPD RI itu.
OSO juga menyoroti kurangnya promosi HKTI ke publik. Menurutnya, hingga saat ini banyak petani belum mengenal nama HKTI. Hal itu disebutnya menjadi pekerjaan rumah bagi pengurus saat ini.
"HKTI ini masih belum viral di kalangan petani. Ini PR penting bagi pengurus untuk lebih banyak mengeksekusi program kerja yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh petani. Lahan dan kebun percobaan perlu dikembangkan di setiap Provinsi, kalau bisa di setiap kabupaten/kota," kata Oso.
Baca juga:
Selain itu, Oso mengingatkan agar dewan pakar sebagai kumpulan para akademisi dan praktisi pertanian, perlu diberikan peran dan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kajian dan mencari solusi out of the box. Sehingga, kata dia, kehadiran HKTI dapat dirasakan lebih besar manfaatnya bagi petani dan bagi pemerintah.
"DPP HKTI juga perlu mengkaji dan mencari solusi agar impor pangan dapat dikurangi atau dihentikan. Ini bertujuan untuk melindungi produk yang dihasilkan petani tanpa merugikan konsumen," pungkasnya.
Dalam acara Rakernas HKTI 2022 itu, Ketua Umum DPP HKTI, Moeldoko juga melantik tiga pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI. Ketiga DPD HKTI itu adalah Sulawesi Tenggara, Yogyakarta dan Kalimantan Tengah.