Sebut China Bersedia Menantang Aturan dan Norma Internasional di Hadapan Pemimpin NATO, PM Ardern: Harus Tegas pada Tatanan
JAKARTA - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan pada Hari Rabu, China telah menjadi "lebih tegas dan lebih bersedia untuk menantang aturan dan norma internasional", mendesak penggunaan diplomasi dan hubungan ekonomi untuk membangun hubungan di kawasan Indo-Pasifik.
Dalam pidatonya dalam KTT NATO di Madrid, PM Ardern juga mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, menyoroti pentingnya aturan internasional dan memperingatkan terhadap perlombaan senjata baru.
"Kita harus berdiri teguh pada tatanan berbasis aturan, menyerukan keterlibatan diplomatik dan berbicara menentang pelanggaran hak asasi manusia, setiap saat kapan dan di mana kita melihatnya," ujar PM Ardern melansir Reuters 30 Juni.
Selandia Baru bukan anggota NATO, tetapi merupakan mitra aliansi pertahanan Barat dan kadang-kadang pasukan Selandia Baru telah mendukung operasi yang dipimpin NATO. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Ukraina telah berkontribusi pada Dana Perwalian NATO untuk operasi di Ukraina.
Pada saat yang sama PM Ardern mengatakan, ketahanan kawasan Indo-Pasifik harus diperkuat melalui hubungan dan arsitektur ekonomi daripada militerisasi.
Diketahui, Selandia Baru telah memperkuat nadanya baru-baru ini pada keamanan dan kehadiran Beijing yang berkembang di Pasifik Selatan, sebagian karena penandatanganan pakta keamanan antara China dan Kepulauan Solomon.
Baca juga:
- Apresiasi Undangan Presiden Jokowi untuk Hadiri KTT G20 di Bali, Presiden Zelensky: Tergantung Situasi Keamanan dan Komposisi Peserta
- Akui Peran Indonesia dan Otoritas Pribadi Presiden Jokowi di Kancah Internasional, Zelensky Sebut Presidensi G20 dan ASEAN
- Rusia Terbitkan Foto dan Koordinat Gedung Putih, Pentagon hingga Markas serta Lokasi KTT NATO, Buat Apa?
- Mantan Agen KGB Ditangkap Ukraina: Kirimkan Lokasi Target Pakai Instagram, Arahkan Serangan Rudal yang Menewaskan 50 Tentara
Ukraina juga mengambil sikap tegas terhadap invasi ke Ukraina, menerapkan sanksi dan mengirim dukungan pertahanan ke Eropa.