Anggota DPRD Bandung Titip Siswa di PPDB Bikin Geger, KPAI Sebut Itu Langgar Etika dan Penyalahgunaan Politik

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) prihatin atas munculnya surat Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung bernama Erwin yang menitipkan siswa untuk diterima sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2022. Surat berkop DPRD Kota Bandung ini pun viral di media sosial.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti memandang tindakan Anggota DPRD Bandung tersebut telah melewati kewenangannya karena melanggar etika. Selain itu, Retno juga menduga ada penyalahgunaan unsur politik.

"Kalau semua orangtua di daerah pemilihan (dapil) yang bersangkutan menitipkan anaknya dalam PPDB, selain melanggar etika dan rasa keadilan masyarakat, hal tersebut juga berbahaya karena bisa diduga kuat ada unsur politik, yaitu mendulang suara untuk memilihnya," kata Retno kepada wartawan, Senin, 27 Juni.

Retno menegaskan, proses pendaftaran sekolah dengan sistem online bertujuan untuk membangun keterbukaan atau transparansi, sehingga tidak ada lagi titip menitip atau bahkan jual beli kursi sekolah.

Saat ini, Erwin memang sudah mengakui dirinya yang sempat melayangkan surat dan telah menarik surat tersebut setelah dikritik oleh banyak pihak. Namun, tak sampai di situ, Retno meminta Badan Kehormatan Dewan ikut memeriksa Anggota DPRD dari Fraksi PKB tersebut.

"Untuk menghindari kejadian yang sama tidak terulang Kembali di kemudian hari, terutama di kalangan pejabat, maka seharusnya tidak sekedar minta maaf lalu selesai, namun Badan Kehormatan Dewan ikut memeriksa apakah perbuatan yang bersangkutan etis atau tidak," ucap Retno.

Sebagaimana diketahui, surat rekomendasi seorang anggota Komisi D DPRD Kota Bandung yang menitipkan sejumlah nama untuk di terima di sejumlah SMK Negeri di kota Bandung beredar luas di media sosial hingga membuat geger warganet dan masyarakat luas.

Surat bernomor 2029/R-A.DPRD/VI/2022 tersebut ditandatangani anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Erwin. Dalam lampiran surat, Erwin mencantumkan sejumlah SMKN di Kota Bandung dan daftar siswa yang dititipkan itu.

Setelah viral dan membuat geger masyarakat, Erwin angkat bicara. Dalam keterangan tertulis, Erwin mengaku membuat dan menandatangani surat rekomendasi tersebut.

Erwin beralasan, surat tersebut merupakan aspirasi warga Kota Bandung, bukan sebagai bentuk intervensi kepada Disdik Jawa Barat. Erwin menegaskan telah menarik kembali surat tersebut.