Legislator Nilai Kabupaten Pemekaran Seperti Seruyan Kalteng Masih Butuh Honorer

KALTENG - Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Bejo Riyanto, menilai pemerintah kabupaten setempat masih membutuhkan tenaga honorer untuk membantu tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Seruyan ini masih memerlukan tenaga kontrak atau honorer untuk membantu tugas penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Bejo di Kuala Pembuang, Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng), dikutip dari Antara, Jumat 24 Juni.

Bejo yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Seruyan mengungkapkannya berkaitan rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pusat dan daerah pada akhir 2023.

Ia menyampaikan, wilayah kabupaten itu juga sangat luas dan untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, memerlukan tenaga honorer dan pastinya peran mereka juga menutupi kekurangan aparatur sipil negara (ASN).

Dia menyarankan kepada Pemkab Seruyan berkoordinasi lebih lanjut kepada pemerintah pusat.

"Karena kabupaten-kabupaten pemekaran termasuk Seruyan itu sebagian besar pekerjaan-pekerjaan kantor itu dikerjakan tenaga honorer atau kontrak,” jelasnya.

Politikus Partai Amanat Nasional itu menambahkan, dalam hal ini pemkab harus mencarikan solusi, karena ini memang sudah aturan, jadi tidak mungkin juga pemerintah daerah melanggar aturan.

"Walaupun demikian kita harus mencari solusinya, bisa dikoordinasikan dengan pemerintah pusat terkait hal ini," tandasnya.