Pertemuan PT PPA dengan Merpati Airlines Berujung Ribut, Kok Bisa?

JAKARTA - Tim Advokasi Paguyuban Pilot Eks PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan Manajemen PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA sempat adu mulut.

Perisitiwa ini terjadi sebelum PPA dan eks karyawan Merpati melakukan pertemuan tertutup di Gedung Menara Mandiri, sore tadi.

Kejadian tersebut bermula saat manajemen PPA tidak mengizinkan Tim Advokasi Paguyuban Pilot Merpati untuk mengikuti pertemuan tersebut.

Sikap manajemen PPA ini memancing emosi David Sitorus, salah satu Tim Advokasi yang hadir.

David mengatakan, sebagai kuasa hukum eks karyawan Merpati, dirinya berhak untuk mengikuti jalannya pertemuan tersebut.

David menilai penolakan PPA mengindikasikan adanya penjegalan pembayaran hak eks karyawan maskapai penerbangan pelat merah ini.

"Kalau begini, seperti ini kejadiannya, berarti kami menduga PPA atau pihak yang lain ada upaya menjegal usaha-usaha kami untuk memenuhi hak karyawan tersebut. Kan kami sah untuk hadir, kami kuasa hukum kok untuk klien kami, kenapa mesti dipersulit," ujar David kepada wartawan, Kamis, 23 Juni.

Sekadar informasi, manajemen PPA memang memberikan undangan pertemuan resmi kepada seluruh perwakilan lembaga karyawan eks Merpati.

Undangan ini pun bersifat tertutup dan tidak ditujukan untuk kehadiran Tim Advokasi Paguyuban Pilot Eks Merpati Nusantara.

Namun, David merasa berhak turut andil dalam pertemuan tersebut.

Pasalnya, dia dan rekan-rekannya adalah kuasa hukum yang wajib mendampingi klien dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

"Dari undangan yang saya sebar, itu diundang seluruh perwakilan dari lembaga karyawan. Kan perlindungan karyawan ini kan bukan PPN aja, ada PPN Pilot, PPN Pegawai, kan begitu," jelasnya.

Menurut David, pertemuan antara manajemen PPA dan eks karyawan Merpati mengenai kejelasan hak-hak eks karyawan setelah Merpati dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya beberapa waktu yang lalu.

"PT PPA mengundang seluruh perwakilan eks karyawan eks Merpati untuk hadir untuk membahas mengenai pemenuhan hak-hak karyawan eks Merpati," ucapnya.