Dapat Ceramah Antikorupsi dari KPK, Sekjen Partai Gerindra Akui Politik Berbiaya Mahal
JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi kegiatan Politik Cerdas Berintegritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Muzani mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pengelolaan partai sekaligus menutup celah korupsi di lingkungan politik.
"Kami merasa kegiatan hari ini sangat bermanfaat, sangat berguna bagi pengelolaan partai politik yang merupakan sumber dari kepemimpinan bangsa, baik di tingkat daerah, provinsi, bahkan di tingkat nasional," kata Muzani kepada wartawan di gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 20 Juni.
Ada beberapa ceramah yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, kata Muzani, di antaranya terkait membangun integritas di lingkungan partai.
Selain itu, ada juga pembahasan soal mahalnya biaya politik yang diamini oleh Partai Gerindra.
"Kami mengakui bahwa proses demokrasi di tempat kita (biaya politik mahal, red) masih ada, dan itu tidak boleh terjadi," tegasnya.
Partai Gerindra, sambung Muzani, akan berupaya agar biaya politik yang mahal bisa ditekan. Apalagi, sesuai ceramah dari KPK, praktik semacam ini harus dicegah.
"Salah satu yang beliau ingatkan adalah sebagai sumber kepemimpinan bangsa, partai politik harus ikut mencegah itu (biaya politik mahal, red). Saya kira itu bagus sekali," ungkap dia.
Sebelumnya, Muzani bersama 73 pengurus partai lainnya mengikuti program pencegahan Politik Cerdas Berkualitas.
Sementara ceramah dari KPK akan diberikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan pejabat dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Ada sejumlah materi yang bakal diberikan mulai dari penguatan integritas hingga pembahasan mandiri antikorupsi.
Selain Gerindra, sudah ada sejumlah partai yang mengikuti kegiatan ini yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Demokrat.
Ada pun program Politik Cerdas Berkualitas ini digelar mulai Mei hingga Agustus mendatang secara daring maupun tatap muka di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Kegiatan ini menyasar 20 partai peserta pemilu.