Komisi VIII Usul Anggaran Badan Amil Zakat Nasional Naik

JAKARTA - Komisi VIII DPR mengusulkan kenaikan anggaran yang diberikan negara kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut, khususnya untuk sosialisasi kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, mengatakan tahun 2022 Baznas mendapatkan bantuan pemerintah sekitar Rp14 miliar, sehingga perlu ditambah agar program layanan dan dukungan di Baznas dapat ditingkatkan.

"Kami usulkan ada kenaikan anggaran untuk Baznas khususnya terkait program layanan dukungan Baznas dan ini kesempatan kita untuk bisa berpartisipasi menyosialisasikan Baznas sebagai lembaga yang transparan dan terbuka," ujar Ace dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Baznas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Juni.

Ace menilai perlu dilakukan sosialisasi secara massif kepada publik terkait peran strategis Baznas sebagai lembaga semi-pemerintah dalam mengumpulkan zakat, infak, dan sodaqoh masyarakat.

"Bagi saya upaya mendorong dan membangun kepercayaan masyarakat kepada Baznas harus dilakukan secara sistematis dengan melakukan sosialisasi secara massif agar masyarakat mau menyalurkan zakat, infak, dan sodaqoh ke Baznas," kata Ace.

Ace mengatakan, Baznas telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait program-program yang ada di lembaga tersebut. Seperti penyaluran ekonomi, beasiswa santri, sekolah cendikia Baznas, dan bedah sekolah.

Namun politikus Golkar itu belum melihat sosialisasi Baznas tersebut menyentuh di media-media sosial. Olah karena itu, menurut Ace, perlu strategi khusus agar masyarakat mau menyampaikan ZIS kepada Baznas.

"Program apapun yang dibuat Baznas namun tidak ada resonansinya maka tidak akan dilihat oleh publik sehingga tidak ada kepercayaan kepada lembaga tersebut. Karena itu perlu didorong agar ada sosialisasi kepada publik terkait peran Baznas sehingga muncul kepercayaan kepada Baznas," katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang menilai Baznas perlu mengalokasikan anggaran dari APBN sebagai "alat pancing" jika mau menyelesaikan masalah kemiskinan melalui peran maksimal lembaganya.

Alokasi anggaran tersebut, kata Marwan, dibutuhkan untuk menyosialisasikan peran strategis Baznas sebagai lembaga resmi pengumpul ZIS sehingga masyarakat mau menyalurkan ZIS kepada Baznas.

Marwan pun meminta Baznas membuatkan rincian tambahan anggaran yang dibutuhkan lembaga tersebut dan nanti Komisi VIII DPR akan berbicara kepada pemerintah terkait rasionalisasi tambahan anggaran tersebut.

"Karena itu perlu meyakinkan pemerintah untuk menambahkan anggaran untuk Baznas sehingga target memperoleh ZIS sebesar Rp300 triliun dapat tercapai," katanya.