China Dinilai Lakukan Kegiatan 'Ilegal', Filipina Kirim Protes Diplomatik Kedua dalam Satu Pekan
JAKARTA - Pemerintah Filipina kembali mengajukan protes diplomatik. Protes ini terkait dengan tindakan ilegal yang dilakukan China di sekitar 200 mil zona ekonomi eksklusifnya.
Ini merupakan protes diplomatik yang kedua kalinya dikirim Kementerian Luar Negeri Filipina dalam Minggu ini. Selain itu, protes ini juga menambah lebih dari 300 pengaduan yang diajukan atas kegiatan "ilegal" Beijing di Laut China Selatan.
Dalam pernyataan yang dirilis Jumat, 10 Juni, malam, Kemlu Filipina menuding China terlibat dalam "penangkapan ikan secara ilegal" sementara kapal penjaga pantai Beijing membuntuti kapal Filipina dalam misi pasokan di sekitar perairan dangkalnya.
"China tidak memiliki hak untuk menangkap ikan, memantau, atau mengganggu kegiatan sah Filipina di dalam perairan itu," kata Kemlu Filipina, seperti dilansir Antara dari Reuters.
Baca juga:
- Hotel Kapasitas 1.000 Orang di Saudi yang Disiapkan Kalau Ada Jemaah Positif COVID-19
- Studi Ungkap Kebiasaan Minum Kopi Turunkan Risiko Kematian: Pakai Gula atau Tidak, Berkafein atau non-Kafein
- CSIS: Vaksin BUMN Menunjukkan Kemampuan Produksi Vaksin Indonesia
- Lima Barang Antik Mesir Senilai Rp43,3 Miliar Disita dari Museum New York
Kemenlu Filipina juga mengatakan, tindakan China terjadi di Second Thomas Shoal, yang diklaim Beijing dan Manila, terletak 105 mil laut (195 km) dari provinsi Palawan, Filipina.
Pada November, Filipina membatalkan misi pasokan di atol setelah tiga kapal penjaga pantai China menutup jalur dan menggunakan meriam air di kapal pasokan.
China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan dan terus menegaskan kehadirannya di jalur air strategis itu, meskipun keputusan arbitrase pada tahun 2016 membatalkan klaim Beijing.
Protes yang dilayangkan Filipina menegaskan tantangan ke depan bagi presiden terpilih Ferdinand Marcos Jr, yang akan memiliki tindakan penyeimbangan yang rumit dalam memperkuat hubungan ekonomi dengan China.