Menteri Jokowi Tunjukkan Niat Jadi Capres, PDIP Ingatkan Pentingnya Cetak Prestasi Dibanding Pencitraan
JAKARTA - PDI Perjuangan menyebut para menteri untuk bekerja demi rakyat. Mereka tak boleh menjadikan rakyat sebagai prioritas kedua.
Hal ini disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi adanya sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju disebut-sebut akan maju sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ada pun menteri yang dikabarkan bakal maju di Pilpres 2024 yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Bahwa di dalam menteri ada yang punya suatu cita-cita bagi masa depan tetapi cita-cita ini tidak boleh mengalahkan skala prioritas utama bagi kerja untuk rakyat," kata Hasto kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Mei.
Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengimbau para menterinya untuk berkonsentrasi melakukan pekerjaannya. Sehingga, PDIP berharap, menteri yang akan maju mendahulukan kepentingan rakyat dan mencetak prestasi.
"Karena itulah, kami juga, karena adanya imbauan dari Presiden Jokowi agar seluruh menteri konsentrasi pada tugasnya pada pemerintah sehari-hari dengan mencetak prestasi," tegasnya.
Baca juga:
- Presiden Timor Leste Ingin Perkuat Hubungan dengan Indonesia
- Korea Utara Klaim Tangani COVID-19 dengan Baik, Tapi Kasus Demam Tembus Dua Juta dan Kematian Bertambah
- Digempur Artileri serta Lapis Baja Rusia, Presiden Zelensky Sebut Kawasan Donbas Hancur dan Jadi 'Neraka'
- Bule Estonia yang Tuding Polisi Korup Sudah Tinggalkan Bali
Hasto juga menyebut PDIP percaya dengan prestasi yang diukir para menteri ini bisa membangun legitimasi kepemimpinan daripada sekadar pencitraan.
"Itu yang harus dilakukan, bukan pencitraan yang dikedepankan, bukan gerak untuk capres yang dikedepankan, tapi gerak untuk mencetak prestasi bagi rakyat, maka otomatis rakyat akan mengapresiasi," tambahnya.
"Itu hukum dalam demokrasi yang itu seharusnya para menteri memahami hukum demokrasi," pungkas Hasto.