Cegah Kebakaran Kilang Minyak Tak Berulang, Menteri BUMN Minta Pertamina Buat Standarisasi Baku
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta kepada PT Pertamina (Persero) memiliki standarisasi baku soal kilang.
Hal tersebut untuk mencegah kembalinya terjadi kebakaran di area kilang.
"Saya kemarin sudah menelepon direksi Pertamina, tadi juga saya rapat lagi untuk memastikan adanya standarisasi yang baku mengingat hal ini merupakan hal vital," ujar Erick Thohir dikutip Antara, Rabu 18 Mei.
Baca juga:
Erick mengaku sudah mengingatkan, bahkan mengganti direksi Pertamina.
Namun, lanjutnya, langkah mengganti direksi bukan menjadi solusi terus menerus.
"Terus terang saya juga berempati kepada pihak-pihak yang menjadi korban. Ini yang menjadi alasan kenapa kita harus bisa lebih baik lagi," kata Erick Thohir.
Menurut dia, untuk menjadi perusahaan global, BUMN harus memiliki benchmarking atau acuan yang baik dalam menjalankan jenis usaha.
Contoh tidak mungkin memiliki industri penerbangan yang sehat, tapi secara benchmarking tidak dikelola dengan baik seperti Garuda Indonesia.
"Namun bukan berarti kita menyerah. Pastinya perlu kita tingkatkan, makanya kemarin kita dorong bagaimana operasional Garuda lebih baik," kata Erick Thohir.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyatakan peristiwa kebakaran di Plant 5 yang merupakan salah satu unit di area Kilang Balikpapan tidak mengganggu suplai bahan bakar minyak ke masyarakat.
Pertamina menjamin stok BBM di Kilang Balikpapan masih mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan suplai ke Terminal BBM di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Kilang Pertamina Internasional akan mempergunakan komponen Pertamina Patra Niaga yang diambil dari dari Terminal BBM Tanjung Uban. High Octane Mogas Component (HOMC) merupakan komponen yang diperlukan untuk memproduksi BBM beroktan tinggi, seperti Pertamax.
Produksi dan suplai BBM ke masyarakat tetap dapat berjalan normal tanpa ada kendala.
Bahkan, Pertamina juga telah mempersiapkan skenario alih suplai, berkoordinasi dengan Grup Pertamina sebagai antisipasi dan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan BBM masyarakat.