F-PKS: Setop Kasih Ruang Bagi LGBT di Indonesia, Apalagi Diungkap di Tempat Publik
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini menegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku dan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia.
"Hentikan memberi ruang bagi pelaku LGBT di negara kita, apalagi sampai diungkap di ruang publik, didengar dan dilihat masyarakat luas terutama generasi muda bangsa,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 11 Mei.
Hal itu dikatakannya mengenai polemik masyarakat terkait penolakan podcast Deddy Corbuzier yang dinilai memberi ruang kampanye bagi pelaku seks menyimpang. Deddy belakangan akhirnya menghapus video podcast tersebut.
Jazuli menyesalkan publik figur seperti Deddy Corbuzier memberi ruang bagi pelaku LGBT untuk leluasa mengekspresikan dan mengeksplorasi paham seks menyimpang untuk dikonsumsi publik.
Dia menilai, Deddy selama ini dikenal memiliki pengikut atau “follower” yang besar, semestinya fokus bantu negara mengedukasi masyarakat dengan konten-konten yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
“Yang jelas-jelas melanggar Pancasila dan konstitusi negara seperti LGBT jangan diberi ruang. LGBT jelas bertentangan dengan identitas dan karakter bangsa sebagai negara yang beragama dan berbudaya luhur bangsa Indonesia,” ujarnya.
Menurut dia, sekali saja masyarakat permisif dan memberi ruang bagi pelaku seks menyimpang, maka selanjutnya mereka leluasa berbicara ke publik bahkan mengkampanyekan perilakunya.
Baca juga:
- Akhirnya, Deddy Corbuzier Minta Maaf dan Turunkan Video Podcast Pasangan LGBT
- 4 Tamu Podcast Deddy Corbuzier Membuat Warganet Melakukan Unsubcribe Bersama
- Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Take Down Podcast Deddy Corbuzier yang Undang Pasangan LGBT
- Arab Saudi Sensor Adegan LGBTQ di Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch: Sulit untuk Tidak Emosional
Dia mengaku bersyukur akhirnya Deddy menghapus video yang menampilkan pelaku perilaku seks menyimpang dan diikuti permintaan maaf, klarifikasi, dan edukasi bahaya LGBT.
"Ke depan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) harus lebih aktif mengawasi dan mensupervisi konten-konten menyimpang di media sosial dan platform digital,” katanya.
Anggota Komisi I DPR RI menilai Kemenkominfo memiliki kewenangan menghapus konten-konten menyimpang untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas karena banyak protes terhadap konten tersebut.
Hal itu menurut dia sekaligus menegaskan bahwa negara hadir menjaga generasi bangsa dari perilaku seks menyimpang.