Banyak Hoaks Soal UU Cipta Kerja, Menhan Prabowo: Ada Campur Tangan Asing
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meyakini ada pihak yang menunggangi aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober.
Keyakinannya ini muncul karena masyarakat yang melakukan penolakan belum membaca utuh perundangan yang baru disahkan pada Senin, 5 Oktober lalu. Sehingga, mereka dengan mudahnya termakan berita bohong atau hoaks yang sengaja disebarkan oleh pihak tak bertanggungjawab.
"Jadi banyak sekarang ini yang demo kemarin, belum baca hasil omnibus law itu dan banyak yang hoaks. Banyak hoaks di mana-mana," kata Prabowo seperti dikutip dari keterangan videonya, Selasa, 13 Oktober.
Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta semua pihak berhati-hati. Sebab, tak menampik kemungkinan ada pihak yang sengaja menciptakan kekacauan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya maupun kelompoknya.
Baca juga:
Dia menyebut, kekacauan ini bisa saja dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang berasal dari luar negeri dengan memanfaatkan tokoh di Indonesia yang tak sadar jika sedang diadu domba.
"Saya ingin beri peringatan, hoaks ini berarru ada yang ingin ciptakan kekacauan. Nah, dan saya punya suatu keyakinan ini berasal dari luar negeri. Ada kekuatan asing, negara tertentu yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju," tegasnya.
"Tokoh-tokoh kita lihat dia yakin dia benar, tapi dia lakukan sesuatu yang dia tak sadar sebetulnya ini permainan orang lain. Dan kita, selalu saya katakan dari ratusan tahun lalu kita diadu domba," imbuh mantan Danjen Kopassus ini.
Meski begitu, Prabowo memahami benar bagaimana kesulitan masyarakat terutama kaum buruh di tengah pandemi COVID-19. Atas alasan inilah, dia mengklaim, partai yang dipimpinnya yaitu Partai Gerindra akan terus memperjuang hak buruh.
Kata Prabowo, ketika Omnibus Law Cipta Kerja ini mulai dibahas di DPR RI, partainya selalu berusaha mengutamakan kepantingan buruh. Dia mengatakan, partainya bahkan termasuk yang paling keras untuk mengakomodir permintaan buruh.
Hasilnya, kata dia, sebanyak 80 persen keinginan buruh sudah bisa diakomodir dalam undang-undang yang belakangan mendapat penolakan tersebut.
"Partai Gerindra juga yang paling keras membela kepentingan semua dan dengan sungguh-sungguh. Dari permintaan buruh sudah diakomodasi 80 persen," jelasnya.
Selanjutnya, Prabowo juga meminta sebaiknya buruh dan elemen masyarakat untuk menahan diri tak melaksanakan aksi demonstrasi. Apalagi saat ini pandemi COVID-19 tengah terjadi dan demo tersebut, hanya didasari oleh informasi hoaks yang dalangnya tak diketahui.
"Saya sangat prihatin. Ini kan lagi COVID. Cobalah kita bersabar, atasi dulu, kita perbaiki kita coba. Kalau nanti undang-undang ini tidak bagus, kalau tidak terlaksana bawa ke judicial review. Bawa ke MK," pungkasnya.