Respons Hasil Survei, Stafsus Mensesneg: Penurunan Kepuasan Publik Alami Proses Demokrasi
JAKARTA - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyebut penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan hal alamiah dalam alam demokrasi.
"Penurunan kepuasan publik dan kenaikannya merupakan sebuah proses yang alamiah di dalam demokrasi. Artinya setiap pihak, media, dan organisasi masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pandangannya masing-masing, termasuk pandangan kritis terhadap kinerja Pemerintah," kata Faldo dikutip Antara, Rabu, 27 April.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada tanggal 14—19 April 2022 terhadap 1.220 responden, tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sebesar 59,9 persen.
Tingkat kepuasan tersebut berkurang karena di awal Januari 2022 adalah mencapai 75,3 persen atau tertinggi selama pemerintahan Presiden Jokowi/Wapres Ma'ruf Amin.
"Memasuki periode kedua, Presiden Jokowi masih memegang penuh kendali pemerintahan. Di dalam tubuh pemerintahan, kepercayaan diri dari setiap pejabat negara sangat tinggi untuk mencapai berbagai target yang hendak diselesaikan," tambah Faldo.
Untuk selanjutnya, kata dia, Pemerintah akan berupaya menjawab ekspektasi publik yang ditunjukkan di dalam survei dengan bekerja jauh lebih keras.
Baca juga:
Survei Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan sebanyak 38,6 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Perinciannya: 30,5 persen menjawab kurang puas dan 8,1 persen tidak puas sama sekali.
Alasan utamanya penurunan tingkat kepuasan adalah karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat sebesar 38,9 persen. Alasan lain adalah kurangnya keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil sebesar 9,7 persen.
Terkait dengan hasil Lembaga Survei Kompas pada tanggal 5—9 April 2022 terhadap 504 responden dari 34 provinsi yang menilai Pemerintah lebih fokus membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibanding memperhatikan kondisi ekonomi rakyat, yaitu sebesar 51,3 persen. Faldo menyebut saat survei dilakukan Pemerintah sedang giat-giatnya mempersiapkan IKN.
"Memang ketika survei dilakukan, event Pemerintah yang paling besar adalah soal IKN, itulah yang menjadi pemberitaan publik paling besar ketika itu. Oleh karena itu, pekerjaan lain yang sudah banyak dilakukan Pemerintah tidak berada di panggung utama," sambung Faldo.
Menurut Faldo, bila survei pada bulan April 2020, Pemerintah akan dipersepsikan lebih fokus pada lockdown dibanding urusan lain.
"Karena ketika itu kita baru memasuki masa pendemi. Kalau surveinya bulan depan, Pemerintah bisa saja dipersepsikan lebih fokus mengurusi mudik walaupun bukan hanya mudik yang diurus oleh Pemerintah," katanya.
Faldo mengungkapkan persepsi tersebut adalah soal komunikasi publik dalam berbagai momen besar.
"Maka, kami berharap dukungan dari rekan-rekan media untuk mendiskusikan program-program pemerintah dari berbagai macam sektor secara terus-menerus," kata Faldo.
Survei Kompas juga menunjukkan 66,3 persen responden menilai Pemerintah tak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pada bulan Ramadan. Selain itu, 43,8 persen responden menganggap pemerintah tak mampu memastikan ketersediaan bahan pokok.