Survei Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, NasDem: Isu Penundaan Pemilu Merubah Persepsi Publik

JAKARTA - Partai NasDem menanggapi hasil survei kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang terjun bebas di survei Indikator Politik Indonesia. Ketua DPP NasDem Willy Aditya menilai, isu soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi salah satu yang mempengaruhi turunnya tingkat kepuasan terhadap Jokowi. 

"Isu penundaan pemilu, sedikit banyak saya kira turut berpengaruh juga terhadap persepsi publik, terutama di kelas menengahnya. Maka, yang awalnya memberikan poin kredit jadi berubah," ujar Willy, Rabu, 27 April. 

Ditambah lagi dengan kenaikan BBM dan minyak goreng. Meskipun, kenaikan harga BBM ini memang akan terjadi mengikuti harga pasar dunia yang naik.

"Naiknya harga BBM itu bisa dibilang keniscayaan. Karena itu, yang jadi PR adalah bagaimana pemerintah selalu menjaga daya beli warga, menjaga angka kemiskinan dan pengangguran agar tidak naik dan sebagainya," kata Willy.

Kendati demikian, Willy meyakini pemerintah sudah terbiasa membangun formulasi kebijakan yang tetap membuat semuanya terjaga.

Disisi lain, Wakil Ketua Baleg DPR itu mengatakan, pemerintah sedang berupaya untuk menaikkan tingkat kepuasan yang menurun. Hanya saja, NasDem mengakui beberapa kebijakan pemerintah memang berimbas pada menurunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi. 

"Saya melihat pemerintah berusaha keras dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik dengan beberapa program yang diluncurkan," pungkasnya. 

Sebelumnya, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis survei terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, tingkat kepuasan terhadap Jokowi mengalami penurunan.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pada April berada pada angka 59,9 persen. Hasil ini menurun tajam bila dibandingkan dengan Januari 2022, sebesar 75,3 persen. 

"Di bulan April 14 sampai 19 April, yang puas atau sangat puas (dengan kinerja Presiden Jokowi) kalau kita totalkan 59,9 persen, yang kurang puas 38,6 persen. Jadi lebih banyak yang puas," ujar Burhanuddin dalam paparan survei secara daring, Selasa, 26 April.  

Burhanuddin menjelaskan, pada awal Januari 2022, kepuasan publik berada pada angka tertinggi mengingat waktu itu pemerintah berhasil menangani pandemi COVID-19. 

"Saat itu (Januari 2022) inflasi belum terjadi. Minyak goreng masih relatif bisa dipenuhi. Dan jangan lupa masyarakat saat itu happy dengan kinerja pemerintahan menangani kasus pandemi, varian Delta," katanya.