JAKARTA - Wakil Ketua DPR Komisi II DPR Saan Mustopa meminta tingginya tingkat kepuasan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dimanipulasi sebagai dasar penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal ini disampaikan Saan untuk menanggapi polemik penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, apresiasi dari masyarakat terhadap pemerintah saat ini tak boleh tapi NasDem tetap taat pada konstitusi di mana masa jabatan presiden hanya lima tahun.
"Sebagai parpol koalisi dan partai pendukung Pak Jokowi, NasDem merasa bangga dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi," kata Saan di acara rilis survei LSI terkait rencana penambahan masa jabatan yang ditayangkan secara daring, Kamis, 3 Maret.
"Bahwa kinerja Pak Jokowi dapat apresiasi yang tinggi dari publik tapi apresiasi yang tinggi itu juga jangan dimanipulasi seakan-akan publik menghendaki penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden," imbuh politikus NasDem tersebut.
Saan mengingatkan semua pihak harus taat konstitusi di mana pemilu harus diadakan setiap lima tahun sekali serta membatasi masa jabatan presiden cukup dua periode saja.
Saan juga menegaskan sikap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga sudah tegas. Sehingga, NasDem tak lagi tertarik menanggapi lebih lanjut isu penundaan Pemilu 2024.
"Pak Surya paloh menyampaikan bahwa di situ walau misalnya, kecintaan, ketulusan terhadap Pak Jokowi, apresiasi dengan Pak Jokowi dengan segala kehebatannya tapi konstitusi membatasi. Ini jelas dan sudah disampaikan Pak Surya Paloh dengan berbagai statementnya, pertama tidak tertarik dengan isu ini dan kedua, kereta sudah jalan tak mungkin bisa dihentikan," ungkapnya.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei terkait sikap publik terhadap penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan masa jabatan presiden.
Hasilnya, mayoritas responden menyatakan penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan karena ada pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan.
"Secara keseluruhan 70,7 persen menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di kalangan yang tahu isu ini, penolakan lebih tinggi lagi yaitu 74 persen," kata Djayadi saat merilis hasil survei secara daring yang ditayangkan di YouTube LSI, Kamis, 3 Maret.
"Sementara di kalangan yang tidak tahu isu ini, penolakannya memang lebih rendah tapi tetap mayoritas yaitu 67,5 persen," imbuhnya.
Sebagai informasi, isu penundaan pemilu pertama kali digulirkan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Hal ini disampaikan Bahlil usai menyerap suara dari para pengusaha.
Kemudian, wacana ini kembali digulirkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar minggu lalu mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun demi menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Usulan Muhaimin disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia secara terbuka mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda karena alasan ekonomi, pandemi, dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang diyakini tinggi.
Selain itu, usulan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia mengaku mendapat aspirasi dari para petani di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak yang ingin adanya keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natalPopuler
