Pengusaha Siap-Siap! Pungutan Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Berlaku Mulai 2023
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebutkan terus melakukan upaya strategis untuk memperluas basis pajak guna mengoptimalkan sektor penerimaan negara.
Terbaru, jajaran Sri Mulyani berencana segera merealisasikan pungutan cukai pada barang kategori plastik dan juga minuman berpemanis yang dijual ke pasaran.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani kepada wartawan hari ini. Menurut dia, pemberlakuan pungutan pada dua bidang usaha tersebut dipastikan tidak akan berlaku pada tahun ini.
“Tampaknya dengan melihat perkembangan yang ada saat ini memang ada kemungkinan bisa kita bawa ke 2023. Tetapi ini terus akan kita pantau di 2022 ini sampai akhir tahun,” ujarnya melalui saluran virtual pada Rabu, 20 April.
Askolani menambahkan, keputusan untuk tidak memberlakukan penarikan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam waktu dekat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional.
“Tentu kami akan selalu memantau kondisi dari ekonomi, jadi melihat keseimbangan bagaimana kita bisa mendorong pemulihan ekonomi dan juga melihat dari pelaku usaha serta masyarakat kita,” tuturnya.
Adapun, untuk sepanjang 2022 pemerintah akan memprioritaskan fokus perhatian pada perancangan regulasi.
“Paling tidak kami akan menyelesaikan regulasi yang akan dilakukan di kementerian, sehingga bisa memantau sambil melihat kondisi APBN, kondisi ekonomi dan tentunya pelaku usaha secara komprehensif,” tegas dia.
Baca juga:
Dalam catatan VOI, aturan penarikan cukai plastik dan minuman berpemanis sebelumnya direncanakan berlaku pada tahun ini menurut Undang-Undang APBN 2022 di turunan regulasi Perpres 104/2021.
Belied tersebut mengamanatkan pungutan minuman berpemanis seperti minuman teh kemasan, soda, kopi, minuman berenergi, dan konsentrat sebesar Rp1.500 sampai dengan Rp2.500 perliter.
Sementara untuk cukai plastik dikenakan tarif senilai Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar plastik.
Akan tetapi pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kebijakan ini dengan tujuan memberikan ruang bagi kalangan pelaku usaha untuk dapat terus meningkatkan aktivitas produksi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah upaya pemulihan ekonomi.
Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut dipaparkan pula realisasi APBN hingga periode Maret 2022. Disebutkan bahwa sektor penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp79,3 triliun. Torehan ini melejit 27,3 persen bila dibandingkan dengan Maret 2021 yang sebesar Rp62,3 triliun.