Amien Rais Masih Tak Puas, Minta Jokowi Pertegas Jabatan Presiden Bakal Berakhir Oktober 2024
JAKARTA - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais rupanya masih belum puas dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggapi isu perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi menegaskan pemerintah tidak memiliki niat menunda pemilihan umum (pemilu) pada pekan lalu.
Dalam acara Milad 1 Tahun Partai Ummat, Amien Rais mendesak Jokowi kembali mengeluarkan pernyataan yang menekankan jabatan kepala negara akan diemban mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan berakhir pada Oktober 2024.
"Pak Jokowi secepatnya membuat pernyataan yang jelas, lugas, tegas dan trengginas, bahwa Anda secara mutlak akan mengakhiri jabatan sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, persis seperti perintah konstitusi," kata Amien Rais dilihat dalam Youtube Partai Ummat, Minggu, 17 April.
Amien Rais juga meminta Jokowi menginstruksikan semua jajarannya untuk berhenti menyuarakan isu perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan apapun. Hal ini termasuk upaya perubahan amandemen UUD 1945.
"Alasan bahwa demokrasi membolehkan MPR melakukan amandemen ini dan itu, sesungguhnya hanyalah dalih–dalih murahan. Mereka sedang merobohkan bangunan demokrasi kita yang masih tersisa. Itupun sudah sangat keropos," ungkap mantan Ketua MPR RI tersebut.
Dalam kesempatan itu, Amien Rais juga menyarankan agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dihentikan sementara karena besarnya anggaran yang dibutuhkan. Lalu, Amien Rais juga meminta Jokowi tak menambah utang negara.
"Waktu Anda sebagai Presiden tinggal 30 bulan. Cobalah jangan nambah utang lagi dan mengabdilah pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri bukan kepentingan oligarki yang lebih berorientasi meladeni kepentingan asing," ujar dia.
Menutup pidatonya, Amien Rais meminta maaf jika pernyataan yang ia lontarkan menyinggung sejumlah pihak yang memiliki sikap politik berbeda dengannya.
"Sekian dulu, saya mohon maaf bila pendapat saya yang blak–blakan ini menyinggung beberapa pihak yang punya pendirian berbeda. Saya tetap hormati perlunya dissenting opinion dalam sebuah negara yang sebagian besar rakyatnya masih percaya pada demokrasi dengan plus dan minusnya," tandasnya.