Jokowi Sebut Tak Perlu Sok Lockdown Provinsi, Wagub DKI: Kami Setuju
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah daerah di provinsi hingga kabupaten/kota untuk tidak sok melakukan karantina wilayah atau lockdown dalam penanganan COVID-19.
Riza mengaku sependapat dengan pernyataan Jokowi. Sebab, dalam penanganan pandemi, suatu daerah harus bertindak berdasarkan data perkembangan kasus yang terjadi.
"Kami mendukung apa yang disampaikan Pak Presiden (Jokowi). Perlu ada sinergi kerjasama dan sebagainya termasuk berdasarkan fakta dan data," kata Riza kepada wartawan, Minggu, 4 Oktober.
Kata Riza, Pemprov DKI selalu mengikuti fakta dan data, serta berdiskusi dengan epidemiologi hingga pemerintah pusat yakni Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam penanganan pandemi COVID-19.
Riza juga menyetujui pernyataan Jokowi yang memprioritaskan penanganan kesehatan dengan memperhatikan aspek lain yang masih harus berjalan, yakni sektor ekonomi.
"Aspek lain tidak bisa berjalan kalau kesehatan belum selesai. Untuk itu, kesehatan menjadi prioritas dengan tidak meninggalkan aspek-aspek lainnya. Semua harus menjadi perhatian yang secara proporsional," ucap Riza.
Baca juga:
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kesehatan publik menjadi hal nomor satu dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Namun, menurutnya, prioritas kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi.
Jokowi menyebut, jika penanganan COVID-19 mengorbankan ekonomi, sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang.
Oleh sebab itu, pembatasan mobilisasi masyarakat total seperti karantina wilayah atau lockdown tidak menjadi opsi yang diperkenankan oleh Jokowi.
"Tidak, tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi.
Selama menghadapi tujuh bulan pandemi COVID-19, Jokowi mengaku mendapat banyak pelajaran terkait penanganan pandemi. Misalnya, soal penyesuaian pembatasan sosial untuk menekan angka penularan virus.
"Saya menekankan pentingnya pembatasan sosial skala mikro atau mini lockdown. Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam, untuk mengatasi masalah COVID-19, tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat," jelas dia.
Mantan Gubernur DKI tersebut meminta masyarakat untuk tidak menganggap pemerintah mencla-mencle terhadap penyesuaian kebijakan seperti pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) menjadi pembatasan sosial berskala mikro (PSBM).
"COVID-19 ini masalah baru, seluruh dunia juga sama. Belum ada negara yang berani mengklaim sudah menemukan solusi terbaik. Tiap negara juga berbeda-beda masalahnya, berbeda cara dalam menanganinya," jelas Jokowi.
"Jadi, kita pun harus terus menyesuaikan diri, mencari cara terbaik yang paling cocok dengan situasi kita," lanjut dia.