Demo 11 April di Ambon Berjalan Damai, Kapolda Maluku: Mereka Menyampaikannya Secara Tertib
AMBON - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Ambon dan elemen mahasiswa lainnya menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur dan DPRD Maluku di Kota Ambon, Senin 11 April.
Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif mengapresiasi aksi itu berjalan damai. Ia mengaku aspirasi masyarakat yang disampaikan elemen mahasiswa berlangsung tertib dan penuh antusias dari pagi hingga sore.
"Kami memberikan apresiasi mahasiswa yang melaksanakan unjuk rasa hari ini. Mereka telah menyampaikan secara tertib dan konstruktif kepada pemerintah," kata Lotharia di Ambon, disitat dari Antara.
Kapolda Maluku yang memantau secara langsung jalannya aksi bersama sejumlah pejabat utama Polda dan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, memberikan apresiasi.
Tak hanya kepada mahasiswa, Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga memberikan apresiasi kepada aparat gabungan, seperti TNI, Polri dan Satpol PP yang mengamankan jalannya unjuk rasa dengan baik.
"Petugas gabungan Polri dibantu TNI dan Satpol PP mengamankan giat secara aman, dengan pengaturan arus lalu lintas yang baik, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu," jelasnya.
Untuk diketahui, unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Ambon menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah. Di antaranya menolak penundaan Pemilu 2024, kenaikan harga BBM jenis Pertamax, dan stabilisasi harga pangan.
Baca juga:
- Tembakan Gas Air Mata, Polisi Terus Pukul Mundur Massa Demo Depan DPR
- Ade Armando Dipukuli Saat Demo 11 April di DPR, Tokoh Muda NU: Jangan Langsung Menuduh Pelakunya Kadrun
- Bela Ade Armando yang Babak Belur di Depan DPR, Eko Kuntadhi: Ade Orang Paling Keras Tolak Presiden 3 Periode Tapi Lupa...
- Pimpinan DPR Janji Teruskan 18 Tuntutan Mahasiswa ke Jokowi
Para mahasiswa meminta Pemerintah dan DPRD untuk mengevaluasi Pertamina Cabang Ambon terkait dengan kelangkaan BBM jenis Pertalite akibat dari naiknya harga BBM jenis Pertamax.
Selain itu, mereka juga meminta Pemerintah Daerah Maluku untuk mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui subsidi atau bantuan langsung tunai terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.