Laris Manis untuk Kapal Pesiar dan Yacht, Kayu Jati Ilegal 'Terobos' Eropa

JAKARTA - Sebagai salah satu kayu keras paling berharga di dunia karena hasil akhir dan daya tahannya, jati menjadi semakin populer di kalangan orang kaya raya.

Ini adalah salah satu kayu yang paling terkenal dan berasal dari hutan tropis Indonesia dan Myanmar - yang merupakan pemasok terbesar di dunia.

Tetapi sejak militer merebut kekuasaan pada tahun 2021 di Myanmar dan Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi dan perdagangan, perdagangan jati telah beralih ke pasar ilegal bawah tanah.

Daya tahan dan kekokohan jati membuatnya sangat populer untuk dek kapal pesiar, itulah sebabnya ia memiliki label harga yang sangat mahal. Tetapi bagi pelanggan yang memiliki kapal pesiar mewah, uang bukanlah masalah. Ini semua tentang prestise.

Jadi tentu saja margin keuntungan bagi para pedagang jati tinggi. Dan sementara impor Uni Eropa dilarang jika legalitas dan keberlanjutan tidak dapat dibuktikan, kayu yang dicari masih menemukan jalan ke benua itu.

Peraturan Kayu Eropa, yang dimaksudkan untuk mengurangi pembalakan liar, mulai berlaku pada tahun 2013, untuk memastikan bahwa tidak ada kayu ilegal yang dapat dijual di Uni Eropa.

Ini melarang operator di Eropa menempatkan kayu yang dipanen secara ilegal dan produk yang berasal dari kayu ilegal di pasar Uni Eropa. Kayu 'legal' didefinisikan sebagai kayu yang diproduksi sesuai dengan hukum negara tempat kayu tersebut dipanen, sebagaimana dinyatakan di situs web European Forest Institute.

Untuk memastikan bahwa semua aturan yang diperlukan dipatuhi, peraturan tersebut mengharuskan operator yang menempatkan kayu di pasar Uni Eropa untuk pertama kalinya, melakukan 'uji tuntas', misalnya dengan dokumentasi dan dokumen yang diverifikasi. Namun, proses ini tergantung pada hukum nasional masing-masing negara, yang berarti bahwa prosedur pan-Eropa tidak ada.

Faith Doherty, yang bekerja untuk Environmental Investigation Agency (EIA), mengetahui bahwa tidak ada cara legal untuk mengimpor jati dari Myanmar.

"Sebelum kudeta militer di Myanmar, ada undang-undang yang berlaku untuk membantu penebangan berkelanjutan dan perdagangan berkelanjutan," jelasnya melansir Euronews 5 Maret.

"Salah satu hal mendasar adalah pemotongan tahunan yang diperbolehkan. Jadi seberapa banyak Anda bisa login dan di mana. Dari pemantauan dan dokumentasi kami, kami dapat mengatakan bahwa ini tidak pernah benar-benar dipatuhi," paparnya.

Hal ini menimbulkan kecurigaan dalam AMDAL tentang bagaimana sistem saat ini bekerja, karena saat ini tidak ada transparansi atau verifikasi independen.

Menurut EIA, kayu ilegal dari Myanmar masuk melalui China ke perbatasan Uni Eropa, di mana kayu tersebut diimpor ke Italia, Kroasia atau Yunani.

Bisakah pengujian genetik membantu mengidentifikasi penebangan liar? Di Jerman, Institut Thünen di Hamburg mengambil sampel kayu impor dan mengujinya secara genetik. Lembaga ini memiliki salah satu koleksi sampel kayu terbesar di dunia dan dapat membandingkannya secara genetik untuk mengetahui dari mana asalnya.

Metode ini memiliki batasannya. Jika kayu ditebang di perbatasan wilayah legal dan ilegal, tidak mungkin bisa dibedakan.

"Genetika tidak berhenti di perbatasan. Rekan-rekan dari Institut Genetika Hutan hanya mendeteksi perbedaan pada jarak sekitar 50 hingga 100 kilometer," papar Gerald Koch, dari Institut Thünen.

Selain itu, tidak semua jenis kayu juga bisa diuji.

"Di Jerman saja, kami memiliki sekitar 20.000 peserta pasar terdaftar. Tidak semua produk kayu dapat diuji. Lagi pula, bukan hanya kayu solid, tetapi juga bahan berbasis kayu, papan serat, kertas, dan furnitur jadi," tukasnya kepada Euronews.

"Kayu juga diolah menjadi alat musik, mainan anak-anak, gagang perkakas dan arang. Ini lagi-lagi tidak dikenakan EUTR sejauh ini," sambungnya.

Kayu gelondongan juga tercampur dalam timbunan, menurut Doherty, dan penandaannya tidak selalu mencerminkan asal-usulnya, membuat identifikasi menjadi sulit, jika bukan tidak mungkin.

Apa solusi yang mungkin? Satu-satunya cara untuk melindungi jati Myanmar, menurut Gerald Koch, adalah dengan memasukkannya ke dalam daftar Konvensi Washington tentang Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah (CITES). Tapi, katanya, ini hanya akan berhasil jika Myanmar bekerja sama.

"Kediktatoran militer tidak akan mendukung itu, karena melihat jati sebagai sumber penting mata uang asing," sebutnyany.

Pilihan lain, kata dia, adalah pemantauan areal penebangan dengan teknologi GPS, satelit, dan drone.

Untuk diketahui, saat ini Uni Eropa sedang mengerjakan apa yang disebut undang-undang rantai pasokan untuk lebih mengekang impor kayu yang ditebang secara ilegal. Tetapi di sini juga, semua negara Eropa harus bekerja sama agar perubahan dapat terjadi.