Jokowi Lamban Respons soal Wacana Penundaan Pemilu, Politikus Gerindra: Untuk Ngetes Loyalitas Parpol
JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya secara tegas melarang menteri di kabinetnya untuk mengakhiri wacana penundaan pemilu dan masa perpanjangan jabatan presiden 3 periode.
Meskipun respons tegas tersebut dinilai lamban oleh berbagai pihak. Namun, para menteri memang tidak selayaknya berbicara wacana tersebut karena merupakan ranah politik.
Menanggapi lambannya ketegasan Jokowi, Politikus Gerindra Arief Poyuono menilai Presiden sengaja membiarkan bola liar isu tersebut untuk mengetes loyalitas partai politik yang selama ini mendukungnya di pemerintahan.
"Wacana 3 periode, perpanjangan jabatan, dan penundaan pemilu sepertinya hanya test on the water yang dilakukan Jokowi untuk memastikan loyalitas parpol koalisi terhadap Kangmas Jokowi loh," ujar Arief Poyuono kepada wartawan, Jumat, 8 April.
Menurut Arief, Jokowi ingin melihat partai politik mana yang benar-benar memberikan dukungan kepadanya. Bukan untuk meneruskan kepemimpinannya di periode ketiga, tapi minimal sampai mengakhiri pemerintahan hingga 2024.
"Karena ini menyangkut posisi Jokowi apakah sampai 2024 or tidak. Dari sini parpol koalisi yang loyal mengawal Jokowi hingga akhir masa jabatannya 2024 sudah jelas, yaitu PKB dan Golkar," lanjut Poyuono.
Ketum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini pun meyakini Presiden Jokowi bukan orang sembarangan. Kata Arief, mantan Gubernur DKI Jakarta itu cerdas dan sangat mengerti konstitusi yang mengharamkan presiden 3 periode.
"Dia tahu benar bahwa penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu sangat inskonstitusional," kata Arief.
Baca juga:
- Peringatan Presiden Jokowi Soal Hentikan Wacana "Tiga Periode" Dinilai Terlambat
- Dukung Jokowi yang Setop Isu Penundaan Pemilu, PDIP: Kalau Sudah Tabrak Konstitusi, Nalar Rakyat akan Tersulut
- Harap Jokowi Cukup Dua Periode, Faisal Basri: Kalau Masa Jabatan Bertambah, Hasil Kinerja yang Bagus Bisa Jadi Jelek
- Presiden Larang Penundaan Pemilu Dibicarakan Lagi, Komisi II DPR: Tahapan Pemilu 2024 Harus Segera Disiapkan